Senin, 11 Januari 2010

PI_Bona-Kependuduakan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Kependudukan, ketenagakerjaan dan pengangguran adalah tiga hal yang erat kaitannya dengan perekonomian suatu negara. Kependudukan menggambarkan bagaimana struktur dan komposisi penduduk suatu negara, sedangkan ketenagakerjaan dan pengangguran menggambarkan seberapa banyak penduduk yang bekerja dan seberapa banyak penduduk yang tidak bekerja. 
Penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian. Dalam konteks ia berada baik di sisi permintaan maupun di sisi penawaran. Di sisi permintaan, penduduk adalah konsumen, sumber permintaan akan barang-barang dan jasa. Di sisi penawaran, penduduk adalah produsen, jika ia pengusaha atau pedagang: atau tenaga kerja, jika ia semata-mata pekerja. Dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap penduduk terpecah dua ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan ada pula yang menganggapnya sebagai pemacu pembangunan.
Tentu saja tidak sembarang penduduk dengan sendirinya akan mengembangkan perekonomian. Di sisi konsumsi, permintaan akn meningkat hanya jika penduduk selaku konsumen mempunyai daya beli yang menjangkau. Sedangkan di sisi produksi, penawaran akan tanggap hanya jika penduduk selaku produsen atau sumber daya manusia memiliki kapasitas produktif yang memadai dan efisien. Dengan demikian, apakah pada akhirnya penduduk merupakan pemacu atau penghambat pembangunan, persoalannya bukan semata-mata terletak pada besar atau kecil jumlahnya. Akan tetapi juga bergantung pada kapasitas penduduk tersebut, baik selaku konsumen atau sumber permintaan maupun selaku produsen atau sumber penawaran.  
Ketimpangan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah utama dalam proses pembangunan Indonesia. Ketimpangan ini jelas terlihat diantara perkembangan tenaga kerja, disatu pihak, dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja itu sendiri. dilain pihak, penambahan angkatan kerja yang berlangsung jauh lebih pesat dibandingkan dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mempunyai dampak yang cukup besar terhadap pembangunan Indonesia.
Faktor utama yang menyebabkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Pada umumnya pengeluaran agregat yang terwujud dalam perekonomian adalah lebih rendah dari pengeluara agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kekurangan permintaan agergat ini adalah factor penting yang menimbulkan pengangguran.
Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu negara. Seharusnya dengan angka ini dapat digunakan sebagai aset negara untuk membangun Indonesia tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Ketenagakerjaan dan pengangguran menjadi masalah yang “pelik” bagi Indonesia.
Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
Situasi ketenagakerjaan dewasa ini ditandai oleh pemborosan sumber daya yang sangat besar, dan tingkat penderitaan manusia yang tidak bisa dibiarkan. Kondisi yang buruk tersebut telah mengakibatkan meningkatnya tekanan sosial, kian parahnya ketimpangan pendapatan, dan pada akhirnya akan menjadi sumber dari berbagai macam penyakit masyarakat. (Internatioal Labor Organization, World Employment Report, 1995). 
Ketimpangan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah utama dalam proses pembangunan Indonesia. Ketimpangan ini jelas terlihat diantara perkembangan tenaga kerja, disatu pihak, dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja itu sendiri. dilain pihak, penambahan angkatan kerja yang berlangsung jauh lebih pesat dibandingkan dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mempunyai dampak yang cukup besar terhadap pembangunan Indonesia.
Faktor utama yang menyebabkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Pada umumnya pengeluaran agregat yang terwujud dalam perekonomian adalah lebih rendah dari pengeluara agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kekurangan permintaan agergat ini adalah factor penting yang menimbulkan pengangguran.
Menurut United Nations Development Program, Human Development Report, 1993: Berbagai kawasan di dunia kini menyaksikan suatu fenomena baru yakni pertumbuhan pengangguran. Bahkan ketika output meningkat, penyerapan tenaga kerja memerlukan waktu tenggang yang cukup lama untuk mengikutinya. 
Ironi sekali, di dunia yang semakin modern dengan teknologi yang semakin canggih pula ternyata tidak membuat kependudukan di berbagai kawasan di dunia termasuk Indonesia lepas dari masalah-masalah kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk membuat makalah yang berkaitan dengan kependudukan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja dan pengangguran di Indonesia dengan mengambil judul “KEPENDUDUKAN, KETENAGAKERJAAN, KESEMPATAN KERJA DAN PENGANGGURAN”. 

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka lingkup permasalahan dalam makalah ini, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan kependudukan, tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran ?
2. Teori-teori apa saja yang menjelaskan tentang kependudukan, tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran ?
3. Bagaimana kondisi kependudukan, tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran di Indonesia dari tahun ketahun jika dilihat dari berbagai kriteria kependudukan, tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran di Indonesia ?
4. Apa masalah kependudukan, tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran yang dihadapi Indonesia saat ini ?
5. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah kependudukan, tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan Makalah
Adapun yang menjadi tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk:
1. Menjelaskan tentang konsep kependudukan, tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran.
2. Menjelaskan teori-teori mengenai kependudukan, tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran.
3. Mendeskripsikan masalah-masalah kependudukan, tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran di Indonesia.
4. Mendeskripsikan kondisi kependudukan, tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran di Indonesia.
5. Menjelaskan macam-macam kebijakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah kependudukan, tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran di Indonesia.

1.4 Manfaat Penulisan Makalah
Adapun yang menjadi manfaat penulisan makalah ini yaitu untuk:
1. Memberikan informasi mengenai konsep kependudukan, tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran.
2. Memberikan informasi mengenai teori-teori mengenai kependudukan, tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran.
3. Memberikan informasi mengenai masalah-masalah kependudukan, tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran di Indonesia.
4. Memberikan informasi mengenai kondisi kependudukan, tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran di Indonesia.
5. Memberikan informasi mengenai macam-macam kebijakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah kependudukan, tenaga kerja, kesempatan kerja dan pengangguran di Indonesia.






















BAB II
PEMBAHASAN
2.1. TEORI
2.1.1. Kependudukan
Penduduk merupakan sumber daya penting, di samping kekayaan alam, karena penduduk memegang peranan utama dalam mengubah lingkungan ke arah yang positif maupun negatif. Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Besarnya jumlah penduduk Indonesia merupakan beban berat bagi masyarakat dan pemerintah mengingat setiap orang memerlukan ruang hidup yang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.
Populasi atau penduduk adalah sejumlah mahluk sejenis (manusia) yang mendiami atau menduduki tempat tertentu (dunia) dan bagian-bagiannya. (Ruslan H Prawiro, 1982:3 ). Menurut kaum klasik, pada umumnya penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan apalagi dalam jumlah yang besar yang disertai dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dengan demikian penduduk dianggap sebagai beban pembangunan. Litertur klasik memandang jumlah penduduk besar hanya memperkecil pendapatan per kapita dan menimbulkan masalah kependudukan.
Robert Malthus mengungkapkan bahwa “Masa depan umat manusia suram seandainya pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan”. Pernyataan ini sesuai jika dihubungkan dengan kondisi kepadatan penduduk Indonesia yang dilihat dari proporsi sangat tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya permasalahan kependudukan tumbuh subur dan memberikan dampak yang serius pada kesejahteraan masyarakat,
Permasalah penduduk adalah masalah pertambahan jumlah penduduk yang sangat besar di negara-negara berkembang. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan pada upaya-upaya pembangunan karena disatu pihak pertambahan penduduk yang sangat pesat akan menimbulkan perkembangan tenaga kerja yang hampir sama cepatnya. Akan tetapi dilain pihak negara-negara itu mempunyai kemampuan yang jauh lebih terbatas untuk menciptakan kesempatan kerja baru.
Sebagai akibat dari kedua keadaan yang bertentangan itu, pertambahan penduduk menimbulkan masalah-masalah berikut : (i) Jumlah pengagguran yang sejak berakhirnya perang dunia kedua sudah cukup serius keadaannya makin lama makin bertambah serius lagi; (ii) Perpindahan penduduk dari daerah daerah pedesaan ke kota-kota menjadi bertambah pesat dan menimbulkan masalah urbanisasi yang berlebih-lebihan; dan (iii) Pengangguran di kota-kota besar terus menerus bertambah jumlahnya. (Sadono Sukirno, 1985:173).

2.1.1.1 Teori Kependudukan Modern
1. Pandangan Merkantilisme
Para ahli Merkantilisme menganggap jumlah penduduk yang banyak sebagai elemen yang penting dalam kekuatan negara. Menurut pendapat penganut merkantilisme, suatu negara yang jumlah penduduknya banyak mempunyai keuntungan tertentu, terutama jika ditinjau dari segi ekonomis dan politis. Jumlah penduduk yang banyak bukan saja merupakan faktor yang penting di dalam kekuasaan negara, tetapi malah memegang peranan dalam meningkatkan penghasilan dan kekayaan negara.
2. Pandangan Kaum Fisiokrat
Menurut pandangan kaum Fisiokrat, bahwa pertumbuhan seluruh ekonomi bukan ditentukan oleh jumlah penduduk, akan tetapi ditentukan oleh semakin banyaknya pertanian. Mereka sangat menentang kebijaksanaan golongan merkantilisme yang ingin memperbanyak jumlah penduduk walaupun bila perlu dengan menurunkan tingkat kehidupan. Meskipun demikian mereka juga ikut memberikan gambaran tentang pertumbuhan penduduk yang pada umumnya memadai dengan dilandasi oleh suatu kondisi bahwa bagaimanapun masih terbuka kesempatan untuk meningkatkan jumlah produksi pertanian dalam rangka menunjang pertambahan penduduk.

3. Pandangan Cantilion (Merkantilisme) 
Bahwa tanah merupakan faktor utama yang dapat menentukan tinggi rendahnya kesejahteraan, selain itu dinyatakan pula bahwa jumlah penduduk akan terbatas karena jumlahnya akan dibatasi oleh jumlah makanan yang dapat diproduksi oleh tanah.
4. Pandangan Quesnay (Fisiokrat)
Bahwa suatu negara hendaknya mempunyai penduduk yang cukup banyak, tetapi dengan syarat agar mereka dapat mencapai taraf hidup yang layak. Dalam dalil ke XXV dan XXVI yang tercantum dalam bukunya Tableau, ia meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan bukan untuk memperbanyak jumlah penduduk (Tim Dosen PLSBT UPI, 2005 : 152).

2.1.1.2 Teori Transisi Demografi
Salah satu teori kependudukan yang memberikan gambaran nyata tentang kependudukan serta kebijakannya adalah Teori Transisi Demografi. Teori ini menjelaskan bahwa teori dan kebijakan kependudukan berpangkal pada pengamatan-pengamatan tentang perubahan yang terjadi pada penduduk dari waktu ke waktu. Teori-teori kependudukan membahas sebab-sebab atau akibat-akibat dari struktur, jumlah dan penyebaran penduduk serta dinamika perubahan. Satu teori sosial modern yang utama ialah teori transisi demografis. Teori ini dikemukakan oleh Coale dan Hover (1985). Teori menyatakan bahwa setiap masyarakat memulai dengan fase angka kelahiran-kematian tinggi, kemudian disusul oleh fase menurunnya angka kematian sementara angka kelahiran masih tetap tinggi dan fase menurunnya angka kelahiran secara perlahan-lahan hinga berada pada angka kelahiran dan kematian rendah.  
Fase kelahiran dan kematian tinggi sejajar dengan fase perkembangan masyarakat tradisional agraris, dicirikan oleh ekonomi berlandaskan pertanian dengan pendapatan rendah. Unsur-unsur industrialisasi/modernisasi relatif belum berpengaruh. Tahap permulaan atau mulainya industrialisasi/modernisasi suatu masyarakat untuk pertama kali berpengaruh atas angka kematian hingga mengalami penurunan. Ini bertalian dengan pengetahuan medis yang mulai maju, perawatan kesehatan dan perbaikan gizi. Turunnya angka kelahiran secara perlahan-lahan dimulai ketika masyarakat yang bersangkutan mengalami industrialisai/modernisasi yang cukup mendalam. Akhirnya ketika telah menjadi masyarakt industri atau masyarakat modern (unsur-unsur modernisasi telah berpengaruh secara mendalam) barulah dicapai angka kelahiran-kematian rendah.  
2.1.2 Ketenagakerjaan
Tenaga kerja merupakan penduduk yang berumur dalam batas usia kerja (Dumairy, 1996: 74). Batas usia kerja setiap negara berbeda-beda. Indonesia mendasarinya pada batas umur minimum 15 tahun dan tanpa batas maksimum. Penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua golongan yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.
a. Angkatan kerja 
Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Angkatan kerja dibagi ke dalam dua sub kelompok yaitu pekerja dan penganggur, yaitu: 
 Pekerja, merupakan orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang-orang yang mempunyai pekerjaan dan (saat disensus atau di survey memang sedang bekerja, serta orang-orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. 
 Penganggur, adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan (masih atau sedang) mencari pekerjaan.
Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan dalam masyarakat. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan tingkat upah. Proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja dinamakan pasar kerja. Seseorang dalam pasar kerja berarti dia menawarkan jasa produksinya. 
b. Bukan angkatan kerja 
Adalah, tenaga kerja atau penduduk yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan, yaitu orang-orang yang sedang bersekolah (pelajar dan mahasiswa), mengurus rumah tangga (ibu-ibu yang bukan wanita karier, serta menerima pendapatan tetapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (pensiunan, penderita cacat yang dependen). Tenaga kerja yang bukan angkatan dibedakan menjadi tiga subkelompok yaitu penduduk dalam usia kerja yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga (tanpa mendapatkan upah), serta penerima pendapatan lain.  







Gambar 2.1 Pemilahan Penduduk Berdasarkan Pendekatan Angkatan Kerja (Dumairy, 1996: 75)


2.1.3 Kesempatan Kerja
Kesempatan kerja adalah sejumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat yang telah ditempati (employment) maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong (vacancy). Kesempatan kerja menggambarkan tersedianya lapangan kerja di masyarakat, oleh karena itu sering diartikan sebagai permintaan akan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Kesempatan kerja erat hubungannya dengan kemampuan perusahaan-perusahaan dalam kaitanya dengan faktor produksi. 
Macam-macam kesempatan kerja, yaitu:
a. Kesempatan Kerja Penuh (Full Employment) 
Full employment adalah, keadaan yang terjadi atau berlangsung di suatu perekonomian yang mampu dan bersedia dapat bekerja, baik dipekerjakan maupun meempunyai kesempatan unuk bekerja. Full employment yang ditandai oleh jumlah pekerjaan yang tersedia atau kesempatan kerja sama besarnya dengan atau melebihi jumlah orang yang mencari pekerjaan. Jadi, setiap pekerja yang mencari pekerjaan baik itu seorang yang lulus atau pekerja mencari pekerjaan baru dapat memperoleh dengan mudah.  
b. Kesempatan Kerja yang Berkurang (Under Employment)
Hal ini terjadi apabila jumlah lapangan kerja tidak cukup untuk menampunng banyaknya tenaga kerja. Under employment disebabkan oleh merosotnya kecenderungan mengkonsumsi (tercapai tingkat jenuh), merosotnya efisiensi marginal modal, dan menguatnya preferensi likuiditas (mengubah tabungan menjadi bentuk yag paling cair) karena suku bunga yang rendah sehingga menngakibatkan merosotnnya investasi yang berakibat tidak dapat menyerap seluruh angkatan kerja.






Gambar 2.2 Pemilahan Penduduk Berdasarkan Pendekatan Pemanfaatan Tenaga Kerja (Dumairy, 1996: 76)

2.1.4 Pengangguran
2.1.4.1 Konsep dan Definisi Pengangguran
Konsep pengangguran dan konsep setengah pengangguran merujuk kepada dua situasi yang berbeda. Perbedaan antara kedua konsep tersebut adalah sebagai berikut :
a. Konsep Pengangguran, merujuk pada keadaan dimana seseorang menghadapi ketiadaan kesempatan kerja.
b. Konsep Setengah Pengangguran, merujuk pada situasi dimana pekerjaan yang dilakuakan seseorang, dengan memperhatikan keterampilan dan pengalaman kerja orang bersangkutan, tidak memenuhi aturan-aturan atau norma-norma pekerjaan yang ditetapkan.
Dari kedua konsep tersebut terungkap bahwa Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan, sedangkan Setengah Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang telah bekerja tetapi mengalami ketidakpuasan atas pekerjaan yang dilakukannya.
Internasional Labour Organization (ILO) telah menyusun definisi internasional baku tentang penganggur dan setengah pengaggur. Penganggur adalah, seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan,serta sedang mencari pekerjaan. Setengah penganggur adalah, seseorang yang bekerja sebagai buruh/karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia menerima pekerjaan lain/tambahan. 
Penyempurnaan pengertian pengangguran dan setengah pengangguran oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Pengangguran adalah, penjumlahan banyaknya orang yang tercakup sebagai penganggur terbuka dengan banyaknya orang yang tercakup sebagai setengah pengangguran terpaksa. Setengah penganggur adalah, orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain.

Konsep dan definisi lainnya yang terkait dengan konsep pengangguran:
a. Konsep Angkatan Kerja 
Konsep ini merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu sampai kini. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok itu disebut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.
b. Penduduk Usia Kerja 
Adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
c. Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja 
Adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. 
d. Penduduk yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja 
Adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumahtanggga, atau melaksanakan kegiatan lainnya.
e. Bekerja 
Adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu.
f. Jumlah Jam Kerja Seluruh Pekerjaan 
Adalah jumlah jam kerja yang dilakukan seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.
g. Tingkat Pengangguran
Tingkat pengangguran terpaksa ditambah tingkat setengah pengangguran terpaksa.

2.1.4.2 Jenis-jenis Pengangguran
Jenis-jenis pengangguran dapat digolongkan menurut sebab terjadinya dan berdasarkan lama kerjanya pembagian tersebut yaitu sebagai berikut.
A. Menurut Sebab Terjadinya
Menurut sebab terjadinya pengangguran dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut :
1. Pengangguran friksional
Pengangguran Friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Pengangguran Friksional dapat pula terjadi karena kurangnya mobilitas pencari kerja dimana lowongan pekerjaan justru terdapat bukan disekitar tempat tinggal si pencari kerja. Selain itu penganguran friksional terjadi karena pencari kerja tidak mengetahui dimana tersedianya tenaga-tenaga yang sesuai.
2. Pengangguran Struktural
Pengangguran struktural terjadi karena terjadi perubahan dalam srtuktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur yang demikian memerlukan perubahan dalam ketrampilan tenaga kerja yang dibutuhkan seddangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan ketrampilan baru tersebut. Bentuk pengangguran struktural yang lain adalah terjadinya pengangguran pekerja akibat penggunaan alat-alat dan teknologi maju.
3. Pengangguran Musiman
Pengangguran musiman disebabkan oleh perubahan permintaan terhadap tenaga kerja yang sifatnya berkala. Pengangguran seperti ini biasanya terjadi pada tenaga kerja paruh waktu (part time). Mereka ini direkrut saat ada pekerjaan (proyek) yang membutuhkan banyak tenaga. Setelah proyek selesai, mereka tidak lagi dibutuhkan dan kembali menganggur. 
4. Pengangguran Siklikal
Pengangguran siklikal berkaitan dengan naik turunnya aktivitas atau keadaan perekonomian suatu negara (business cycle). Suatu ketika, perekonomian mengalami masa pertumbuhan (menaik). Disaat lain mengalami resesi (menurun) atau bahkan depresi. Pada saat krisis ekonomi daya beli masyarakat mengalami penurunan sehingga tingkat permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa memaksa produsen menurunkan kegiatan produksi. Caranya dengan mengurangi pemakaian faktor produksi, termasuk tenaga kerja. Itulah sebabnya, saat krisis ekonomi kita menyaksikan banyak pegawai atau buruh terkena PHK sehingga menganggur. Oleh karena itu, pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya aktivitas perekonomian ini sering dinamakan pengangguran siklikal (siklus).


B. Berdasarkan Lama Kerjanya
Berdasarkan lama kerjanya pengangguran dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu sebagai berikut :
1. Pengangguran Terbuka
Pengangguran terbuka (open unemployment) terjadi bila tenaga kerja sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini disebabkan karena:
 Lapangan kerja tidak tersedia.
 Lapangna kerja yang tersedia tidak cocok dengan latar belakang pendidikan atau tidak mau bekerja.
2. Setengah Menganggur
Setengah menganggur (under unemployment) terjadi bila tenaga kerja tidak bekerja secara optimum karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Misalnya seorang petani setelah musim yanam biasanya tidak bekerja secara optimum. Mereka hanya menunggu musim penyiangan dan setelah musim penyiangan lewat mereka kembali menganggur sampai ke musim panen.
3. Pengangguran Terselubung
Pengangguran terselubung (disguised unemployment) terjadi bela tenaga kerja tidak bekerja secara optimum karena tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Misalnya, suatu kantor mempekerjakan sepuluh orang karyawan padahal pekerjaan dalam kantor itu dapat dikerjakan dengan baik walau hanya dengan delapan orang karyawan saja, sehingga terdapat kelebihan dua orang tenaga kerja. Orang-orang itulah yang disebut sebagai pengangguran terselubung.

2.1.4.3 Sebab-sebab Pengangguran
Adapun penyebab pengangguran yaitu dikarenakan oleh beberapa hal berikut ini, yaitu:


1. Warisan Sifat Feodal dari penjajah
Banyak pemuda pemudi usai kerja, tetapi belum dapat pekerjaan. Hal itu sebenarnya bukan berarti dimasyarakat tidak tersedia lapangan pekerjaan. Pada umunya para penganggur kurang tertariik akan pekerjaan swasta dengan alasan gengsi atau martabat mereka menjadi rendah dimata masyarakat. Mereka pada umumnya menginginkan bekerja sebagai pegawai negeri atau sebagai amtenar.
2. Tidak ada motivasi untuk bekerja
Mereka pada umumnya mempunyai sifat sangat malas. Tampak seperti prustasi dan acuh terhadap lingkungan, waktu sehari-harinya dihabiskan tanpa bekerja dan habis berlalu begitu saja tanpa mengahasilkan apa-apa.
3. Lapangan kerja yang tersedia memerlukan skill khusus
Penganganguran dapat terjadi karena lapangan kerja yang tersedia memerlukan pengetahuian khusus yang tidak dimiliki oleh pencari kerja. Keadaan yang demikian menyebabkan jumlah penganguran tetap tinggi karena tidak ada titik temu antara pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
4. Pertumbuhan ekonomi
Krisis ekonomi global yang berkepanjangan memberikan pengaruh pertumbuhan ekonomi yang kurang menguntungkan apalagi disertai dengan perkembangan penduduk yang cukup tinggi. Jika jumlah pengangguran dari tahun ke tahun bertambah dan terus membengkan tentu dapat mengakibatkan kemunduran dalam perekonomian yang selama ini kita bangun.
5. Menemui jalan buntu dalam mencari pekerjaan
Karena sulit mencari pekerjaan hasilnya selalu nihil akhirnya pencari kerja menjadi apatis. Mereka kehilangan kepercayaan diri bahwa sesungguhnya masih banyak lapangan pekerjaan disekitar tempat tinggal mereka. Mereka lupa bahwa sebenarnya bekerja tidak hanya di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Banyak bidang lain disekitar mereka seperti peternakan, perdagangan, jassa, industri kecil, dan lain sebagainya yang belum ditangani.

2.2 TEMUAN EMPIRIK DAN PEMBAHASANNYA
2.2.1 Kependudukan
Data dan Analisis Data Kependudukan di Indonesia
2.2.1.1 Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Provinsi
Berikut ini disajikan data jumlah penduduk Indonesia yang didasarkan pada provinsi Tahun 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2005 yang kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS).
Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Provinsi 
Dalam juta jiwa
Tahun 1971, 1980, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008
Provinsi Tahun
 1971 1980 1990 1991 1992 1993 1994
N. A .D 2008 2611 3416 3497 3582 3668 3757
Sumatera Utara 6621 8360 1025 1041 1058 1076 1093
Sumatera Barat 2793 3406 4000 4062 4126 4190 4256
Riau 1641 2168 3303 3394 3514 3638 3767
Jambi 1006 1445 2020 2084 2152 2222 2295
Sumatera Selatan 3440 4629 6313 6481 6656 6834 7018
Bengkulu 5193 7680 1179 1221 1266 1312 1359
Lampung 2777 4624 6017 6139 6264 6393 6524
Kep. Bangka Bel. na na Na na na na na
Kep.Riau na na Na na na na na
DKI Jakarta 4579 6503 8259 8397 8570 8747 8928
Jawa Barat 2162 27453 3538 3611 3686 3762 3841
Jawa Tengah 2187 25372 2852 2873 2896 2919 2942
DI Yogyakarta 2489 2750 2913 2913 2914 2915 2915
Jawa Timur 2551 29188 3250 3275 3302 3329 3356
Banten na na Na na na na na
Bali 2120 2469 2777 2800 2824 2847 2871
N T B 2203 2724 3369 3422 3476 3532 3588
N T T 2295 2737 3268 3327 3388 3450 3513
Kal. Barat 2019 2486 3229 3305 3385 3466 3550
Kal.Tengah 7019 954 1396 1439 1484 1530 1578
Kal.Selatan 1699 2064 2597 2653 2711 2770 2831
Kal. Timur 7337 1218 1876 1955 2039 2127 2218
Sulawesi Utara 1718 2115 2478 2510 2544 2578 2613
SulawesiTengah 9136 1289 1711 1747 1793 1840 1888
SulawesiSelatan 5180 6062 6981 7092 7206 7321 7439
SulawesiTenggara 1412 942 1349 1393 1439 1487 1536
Gorontalo na Na Na na na na na
Sulawesi Barat na Na Na na Na na na
Maluku 1089 1411 1857 1872 1942 1989 2037
Maluku Utara na Na Na na Na Na na
Irian Jaya Barat na na Na na na Na na
Papua 9234 1173 1648 1688 1748 1811 1875
Indonesia 119208 147490 179378 181457 184476 187557 190703
Sumber:SP (1971, 1980, 1990, 2000) dan Supas (1995, 2005)


Provinsi Tahun
 1995 2000 2005 2006 2007 2008
N. A .D 3847 3929 4031 4073 4223 4293
Sumatera Utara 1111 1164 12450 12643 12834 13042
Sumatera Barat 4323 4248 4566 4632 4697 4763
Riau 3900 3907 4579 6101 5071 5189
Jambi 2369 2407 2635 2683 2742 2788
Sumatera Selatan 7207 6210 6782 6900 7020 7121
Bengkulu 1409 1455 1549 1568 1616 1641
Lampung 6657 6730 7116 7212 7289 7391
Kep. Bangka Bel. na 8999 1043 1075 1106 1122
Kep.Riau na 1040 1274 1338 1392 1453
DKI Jakarta 9112 8361 8860 8963 9064 9146
Jawa Barat 3920 3572 38965 39649 40329 40918
Jawa Tengah 2965 3122 31977 32179 32380 32626
DI Yogyakarta 2916 3121 3343 3389 3434 3465
Jawa Timur 3384 34765 36294 34766 36895 37094
Banten na 8098 9028 8098 9423 9602
Bali 2895 3150 3383 3150 3479 3516
N T B 3645 4008 4184 4009 4292 4363
N T T 3577 3823 4260 3823 448 4534
Kal. Barat 3635 4016 4052 4016 4178 4249
Kal.Tengah 1627 1855 1914 1855 2028 2027
Kal.Selatan 2893 2984 3281 2984 3396 3446
Kal. Timur 2314 2451 2848 2452 3024 3094
Sulawesi Utara 2649 2000 2128 2001 2186 2208
SulawesiTengah 1938 2175 2294 2176 2396 2438
SulawesiSelatan 7558 7159 7509 8051 7700 7805
SulawesiTenggara 1586 1820 1963 1820 2031 2075
Gorontalo na 833 922 833 960 972
Sulawesi Barat na 891 969 na 1016 1032
Maluku 2086 1166 1251 1166 1302 1320
Maluku Utara na 815 884 815 944 959
Irian Jaya Barat na 529 643 2214 716 730
Papua 1942 1684 1875 na 2015 2056
Indonesia 194754 205132 218868 205132 225642 179378


Secara grafis data Jumlah Penduduk Indonesia Periode 1971, 1980, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008 dapat dilihat pada gambar 2.3 dibawah ini.









Gambar 2.3
Jumlah Penduduk Indonesia Periode 1971, 1980, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008
 
Sumber : BPS - Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 1971 – 2008 (data diolah).
Berdasarkan data di atas sensus tahun 1971 ke 1980 mengalami peningkatan yang lebih besar sekitar 28.282 juta jiwa. Pada tahun 1980 ke sensus tahun 1990 mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 31.888 Juta Jiwa, dan untuk sensus tahun 1990 ke sensus tahun 1991 mengalami peningkatan sebesar 2.079 juta jiwa. Sedangkan untuk sensus tahun1991 ke sensus tahun 1992 mengalami peningkatan sebesar 3.019 juta jiwa. serta sensus dari tahun 1992 ke 1993 mengalami kenaikan sebesar 3.081 juta jiwa. sensus tahun 1993 ke 1994 mengalami peningkatan yang lebih besar sekitar 3.146 juta jiwa. Pada tahun 1994 ke sensus tahun 1995 mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 4.051 Juta Jiwa, dan untuk sensus tahun 1995 ke sensus tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 10.378 juta jiwa. Sedangkan untuk sensus tahun 2000 ke sensus tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 13.736 juta jiwa. serta sensus dari tahun 2005 ke 2006 mengalami pengurangan sebesar 13.736 juta jiwa. sensus tahun 2006 ke 2007 mengalami peningkatan yang lebih besar sekitar 20.510 juta jiwa. Pada tahun 2007 ke sensus tahun 2008 mengalami pengurangan jumlah penduduk sebesar 46.264 Juta Jiwa.
Dari ketigabelas sensus tersebut sensus tahun 1980 ke 1990 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini disebabkan pada kurun waktu tersebut yaitu pada Pelita ke IV dan ke V kondisi perekonomian Indonesia dalam kondisi yang cukup stabil. Hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan Indonesia dalam berswasembada beras dan perkembangan yang luar biasa pada pasar modal. Selain itu pada Pelita ke V, pertumbuhan ekonomi rata-rata Indonesia mencapai 6,70 persen per tahun. 
Kondisi perekonomian yang cukup stabil menjadi salah satu indikator dari terjadinya peningkatan jumlah penduduk, karena dengan kondisi perekonomian yang stabil berarti menandakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat meningkat dan berarti masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara lebih baik.

2.2.1.2 Kepadatan Penduduk
Berikut ini disajikan data jumlah penduduk Indonesia yang didasarkan pada kepadatan penduduk berdasarkan provinsi Tahun 1971, 1980, 1990, 1995, 2000, 2004, 2005, 2007 dan 2008 yang kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS).
Tabel 2.2
Kepadatan Penduduk Berdasarkan Provinsi
Tahun 1971, 1980, 1990, 1995, 2000, 2004, 2005, 2007, 2008
Province
 Population Density per sq.km
 1971 1980 1990 1995 2000 2004 2005 2007 2008
N.A. D 36 47 62 69 76 77 78 75 76
Sumatera Utara 93 118 145 157 158 167 169 177 180
Sumatera Barat 56 68 80 87 99 102 103 111 113
R i a u 17 23 35 41 52 62 65 58 59
J a m b i 22 32 45 53 45 49 50 60 61
Sumatera Selatan 33 45 61 70 74 71 73 116 118
Benglu 24 36 56 66 79 80 82 82 83
Lampung 83 139 181 200 191 203 206 193 196
Kep. BangkaBel - - - - 56 56 60 67 68
DKI Jakarta 7,762 *) 11,023 *) 12,495 13,786 12635 13006 13102 12245 12355
Jawa Barat 467 *) 593 *) 765 848 1033 1109 1129 1092 1108
Jawa Tengah 640 742 834 867 959 976 980 987 995
DI. Yogyakarta 532 609 678 920 980 1020 1030 1096 1107
Jawa Timur 576 690 814 706 726 739 742 790 794
Banten - - - - 936 1047 1076 1045 1065
B a l i 381 444 500 521 559 592 600 639 645
N.T.B. 109 135 167 181 199 213 216 218 221
N.T.T. 48 57 68 75 83 86 87 96 98
Kalimantan Barat 14 17 22 25 27 29 30 35 35
Kalimantan Tengah 5 6 9 11 12 14 14 13 13
Kalimantan Selatan 45 55 69 77 69 73 74 87 89
Kalimantan Timur 4 6 9 11 11 12 12 16 16
Sulawesi Utara 90 111 130 139 132 138 140 157 158
Sulawesi Tengah 13 18 25 28 35 37 38 35 36
Sulawesi Selatan 71 83 96 104 129 135 136 167 169
Sulawesi Tenggara 26 34 49 57 48 53 55 55 56
Gorontalo - - - - 68 71 71 79 80
M a l u k u 15 19 25 28 26 26 27 27 28
Maluku Utara - - - - 25 28 29 24 24
Papua 2 3 4 5 6 7 7 7 7
Indonesia 62 77 93 101 109 114 116 121 123
Sumber: BPS 
Secara grafis data Kepadatan Penduduk berdasarkan provinsi Tahun 1971, 1980, 1990, 1995, 2000, 2004, 2005, 2007 dan 2008 dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut.

Gambar 2.4
Kepadatan Penduduk berdasarkan provinsi Tahun 1971, 1980, 1990, 1995, 2000, 2004, 2005, 2007 dan 2008

 
Sumber : BPS – Kepadatan Penduduk PerKm2 Tahun 1971, 1980, 1990, 1995, 2000, 2004, 2005, 2007 dan 2008 (data diolah).

Jika ditinjau dari sudut kepadatan penduduk, Hasil Sussenas tahun 1971-2000 seperti tampak pada tabel di atas, bahwa kepadatan penduduk terus mengalami peningkatan serta tingkat penyebarannya masih belum merata. Persebaran penduduk dari sensus tahun 1971-2000 masih terus didominasi wilayah DKI, Jawa dan Bali. Sementara wilayah bagian tengah dan timur kepadatan penduduk relatif rendah, sehingga hal ini semakin mendorong tumbuhnya berbagai permasalahan kependudukan seperti timbulnya keluarga miskin di Indonesia yang disebabkan karena mereka memilki jumlah anggota keluarga yang besar, berpendidikan rendah kepala keluarganya mengganggur atau setengah pengangguran, sehingga menjadi miskin. Dampak dari permasalahan penduduk ini akhirnya akan menjadi hambatan dalam pembangunan sehingga kita tidak bisa tinggal landas menuju masyarakat industri, karena kualitas masyarakatnya yang relatif rendah.
Menurut Maltus bahwa “membentu orang miskin itu justru akan mensengsarakan rakyat.” (Sang Maestro : 90) meskipun masih dianggap konroversi, namun pendapat Maltus ini bisa dijadikan salah satu faktor masalah kepadatan penduduk.

2.2.1.3 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi
Berikut ini disajikan data jumlah penduduk Indonesia yang didasarkan pada rasio jenis kelamin penduduk menurut provinsi Tahun 1971, 1980, 1990, 1995, 2000, 2004, 2005, 2007 dan 2008 yang kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS).

Tabel 2.3
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi
Tahun 1971, 1980, 1990, 1995, 2000, 2004, 2005, 2007 dan 2008 
Provinsi Tahun
 1971 1980 1990 1995 2000 2004 2005 2007 2008
N A D 100 102 101 100 101 100 99 99 99
Sumatera Utara 101 101 100 99 99 100 100 98 99
Sumatera Barat 94 96 96 94 96 96 98 96 97
Riau 105 104 105 103 104 103 104 111 111
Jambi 108 106 104 102 104 104 106 104 104
Sumatera Selatan 100 102 101 102 101 100 102 102 102
Bengkulu 102 103 106 102 103 103 104 103 103
Lampung 102 107 106 105 106 105 108 104 104
Kep.Baangka Bel na na na na 104 104 109 111 111
Kepulauan Riau na na na na na na 100 96 95
DKI Jakarta 102 103 102 101 102 99 99 96 96
Jawa Barat 97 99 101 101 102 102 103 101 101
Jawa Tengah 95 97 98 97 99 97 100 98 98
DI Yogyakarta 94 96 97 98 98 99 100 100 100
Jawa Timur 94 96 96 96 97 97 99 98 98
Banten na na na na 101 101 104 102 102
Bali 98 98 100 100 101 101 103 101 101
N T B 98 98 96 93 94 94 94 91 91
N T T 102 100 98 98 98 98 100 99 99
Kalimantan Barat 104 104 104 105 104 104 105 102 102
Kalimantan Tengah 102 106 107 105 106 108 107 109 109
Kalimantan Selatan 96 99 100 99 100 100 102 100 100
Kalimantan Timur 107 112 111 106 109 109 110 109 109
Sulawesi Utara 101 102 103 103 104 104 104 103 103
Sulawesi Tengah 105 106 105 103 104 104 105 104 103
Sulawesi Selatan 95 95 95 95 95 96 94 92 93
Sulawesi Tenggara 91 97 99 97 100 103 102 97 97
Gorontalo na na na na 101 100 101 102 102
Sulawesi Barat na na na na na na 100 102 102
Maluku 103 104 104 103 102 102 103 103 103
Maluku Utara na na na na 104 105 105 103 102
Irian Jaya Barat na na na na na na 110 110 110
Papua 141 109 111 104 110 109 113 108 107
Indonesia 97 99 100 99 100 100 101 100 100
Sumber: Sensus Penduduk 
Jika disajikan dalam bentuk grafik, maka perkembangannya dapat dilihat pada gambar 2.8 berikut.

Gambar 2.5
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Indonesia
Tahun 1971, 1980, 1990, 1995, 2000, 2004, 2005, 2007 dan 2008 

 
Sumber : Sensus Penduduk dan Supas – Rasio Jenis Kelamin Menurut Provinsi Tahun 1971, 1980, 1990, 1995, 2000, dan 2005 (data diolah).
Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

2.2.2 Ketenagakerjaan 
2.2.2.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Berikut ini disajikan data jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Provinsi (persen) Tahun 1991-2008.

Tabel 2.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Provinsi (persen)
Tahun 1991-2008
Provinsi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2004
DI. Aceh 53.5 55.0 55.0 56.2 56.9 57.0 58.5 66.7 61.7 62.2
Sumatera Utara 56.2 58.6 56.4 58.9 57.2 58.3 58.5 68.4 69.0 68.5
Sumatera Barat 54.4 55.0 56.5 57.0 54.5 55.7 56.7 66.4 64.8 64.7
Riau 52.0 53.2 53.3 54.0 52.6 54.5 55.1 63.7 61.4 62.2
Jambi 54.0 55.6 55.7 55.6 52.5 56.9 55.0 66.8 65.9 67.2
Sumatera Selatan 56.8 60.0 56.0 58.8 55.1 57.3 57.5 68.4 69.8 72.2
Bengkulu 63.6 63.4 65.6 59.6 60.8 65.3 63.4 74.9 74.1 73.4
Lampung 59.4 61.0 60.0 56.4 57.8 60.6 57.5 71.6 68.5 70.1
DKI. Jakarta 45.4 55.4 44.5 48.1 48.6 51.2 53.1 58.2 60.2 61.9
Jawa Barat 51.2 52.0 50.7 51.9 51.8 52.5 51.7 60.4 61.9 62.4
Jawa Tengah 62.5 62.0 61.2 61.5 60.2 62.5 61.4 71.2 72.2 71.0
DI. Yogyakarta 65.0 65.2 63.3 64.8 60.6 61.3 63.0 67.7 69.6 71.7
Jawa Timur 61.2 60.0 59.7 61.8 59.4 60.9 60.8 69.8 69.8 68.5
Bali 67.8 68.0 68.2 70.7 69.0 70.1 70.8 76.8 76.4 76.5
N.T. B. 60.6 62.5 60.4 63.0 61.8 63.5 65.5 70.8 72.1 72.1
N.T.T. 67.3 66.1 67.7 65.9 64.1 65.4 65.3 74.1 73.4 77.3
Timor Timur 66.2 65.5 64.6 70.4 62.5 61.5 61.1 71.9 - 72.6
Kalimantan Barat 59.3 64.0 61.5 62.1 61.2 61.7 61.4 69.0 69.6 69.8
Kalimantan Tengah 63.1 59.1 60.5 58.3 60.5 65.1 64.1 69.4 70.2 73.9
Kalimantan Selatan 60.2 61.2 61.2 63.7 61.0 64.5 65.5 72.9 73.0 61.0
Kalimantan Timur 54.1 55.6 55.5 55.0 55.9 57.0 54.5 66.8 64.9 61.3
Sulawesi Utara 53.4 53.1 52.4 55.5 55.0 55.8 55.5 60.1 61.0 68.5
Sulawesi Tengah 56.2 56.3 56.1 60.7 59.8 61.8 62.3 70.4 70.4 66.0
Sulawesi Selatan 48.7 48.5 49.5 54.4 50.0 54.1 52.5 61.5 60.2 74.7
Sulawesi Tenggara 60.5 58.2 57.6 57.8 57.4 58.7 60.7 68.9 68.9 61.2
Maluku 49.9 53.1 52.7 54.2 50.1 55.0 53.8 64.8 67.3 63.6
Irian Jaya 64.1 61.3 63.1 65.8 65.3 63.8 66.6 75.5 76.8 76.9
Jumlah 57.1 57.3 56.6 58.0 56.6 58.3 58.0 66.9 67.2 67.5
Sumber : BPS, Sakernas70.0

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Provinsi (persen)
Tahun 1991-2008
Propinsi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
 2005 2006 2007 2008
DI. Aceh 68.4 64.1 64.5 60.4
Sumatera Utara 71.9 70.1 68.1 67.4
Sumatera Barat 62.5 63.7 62.6 64.8
Riau 65.9 56.0 56.5 62.4
Jambi 71.2 65.4 67.7 65.0
Sumatera Selatan 75.5 71.1 70.1 69.8
Bengkulu 68.8 72.3 75.6 72.4
Lampung 65.0 69.3 68.3 70.5
DKI. Jakarta 63.0 62.7 61.0 65.9
Jawa Barat 62.8 61.8 60.7 61.8
Jawa Tengah 71.1 71.1 71.2 71.4
DI. Yogyakarta 71.9 70.3 67.6 69.9
Jawa Timur 69.5 68.8 76.3 69.6
Bali 79.0 75.5 70.3 77.4
N.T. B. 70.5 69.1 75.4 69.7
N.T.T. 79.4 77.2 74.8 73.2
Timor Timur 73.8 68.5 75.0
Kalimantan Barat 73.2 75.3 77.9 74.9
Kalimantan Tengah 71.1 68.1 68.5 69.4
Kalimantan Selatan 64.7 63.2 63.4 57.6
Kalimantan Timur 62.3 61.1 65.6 63.1
Sulawesi Utara 66.9 63.7 65.8 71.9
Sulawesi Tengah 63.3 57.1 59.7 59.4
Sulawesi Selatan 71.0 65.2 70.7 69.9
Sulawesi Tenggara 62.8 61.5 64.9 62.5
Maluku 59.2 59.6 61.3 63.6
Irian Jaya 78.2 80.2 76.5 75.8
Jumlah 68.0 66.7 66.6 67.3
Sumber : BPS, Sakernas

Secara grafis data tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia Tahun 1995-2004 dapat dilihat pada gambar 2.15 berikut.

Gambar 2.6
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia (persen)
Tahun 1991-2008
 
Selama kurun 1991-1995 TPAK Indonesia secara keseluruhan sedikit berfluktuasi sekitar angka 57 %. Untuk tahun 1995 berkisar antara 48, 61 % (DKI Jakarta) hingga 68,98 % ( Bali). Sedangkan pada tahun 1996 fluktuasinya sekitar angka 58 % dan berkisar antara 51,2%(DKI Jakarta) hingga 70,1% (Bali). Tahun 1997 TPAK terbesar terjadi di Provinsi Bali (70,8%) dan TPAK terkecil adalah provinsi Jawa Barat (51,7%). TPAK terbesar pada tahun 1998 terjadi di Irian Jaya (75,5%) dan TPAK terkecil adalah DKI Jakarta (58,2%). Di tahun 1999 propinsi Irian Jaya masih menjadi provinsi dengan TPAK tertinggi yaitu sebesar 76,8% sedangkan terendahnya adalah DKI Jakarta dan Sulawesi Selalatan sebesar 60,2. 
Tahun 2000, terdapat variasi angka antar pulau TPAK Sulawesi paling rendah yaitu 62,75% disusul pulau jawa 66,99%, Pulau Sumatra 68,54% Pulau Kalimantan 70,94%, dan TPAK lainnya yaitu 75,78%. Pada tahun 2001 TPAK Sulawesi masih menempati posisi paling rendah yaitu 65.75% disusul pulau Jawa 67.80%.Pulau Sumatera 69,20%, pulau Kalimantan 69,93% dan TPAK Lainnya yaitu 75,85%. Pada tahun 2002 ada 8 propinsi yang mengalami penurunan TPAK, masing-masing sebagai berikut: Bengkulu 3,26%, Maluku 1,70%, Kalimantan Timur 1,27%, Jawa Tengah 0,99%, Jawa Timur 0,88%, Kalimantan Tengah 0,69%, Papua 0,15% dan Sulawesi Utara 0,12%. Terdapat pariasi yang besar pada TPAK antar propinsi pada tahun 2003, yaitu berkisat antara 54,30% dan 76,15%. Propinsi Sulawesi Utara memilki TPAK terendah dan yang tertinggi adalah propinsi NTT. Dan terkahir pada tahun 2004 propinsi Kalimantan Timur memilki TPAK terendah 61,01% dan tertinggi propinsi Nusa Tenggara Timur 77,39%. Lalu pada tahun 2005 TPAK yang tertinggi adalah N.T.T. 79.4 %, dan yang terendah adalah Maluku 59,2%. Lalu pada tahun 2006 TPAK yang tertinggi adalah Irian Jaya 80%, dan yang terendah adalah provinsi Riau 56%.. Lalu pada tahun 2007 TPAK yang paling besar adalah provinsi Kalimantan Barat 77.9% dan yang paling rendah adalah Riau 56.5%. Pada tahun 2008 TPAK tertinggi berada pada Provinsi Bali dengan jumlah 77.4% dan yang terendah adalah Provinsi Kalimantan selatan 57.6%. 

Tabel 2.5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Pulau (persen)
Tahun 1999-2001
Pulau/island 1999 2000 2001
Sumatera 67.16 68.54 69.20
Jawa 66.86 66.99 67.80
Kalimantan 69.55 70.94 69.93
Sulawesi 62.76 62.75 65.75
Lainnya 73.34 75.78 75.85
Indonesia 67.22 67.76 68.60
Sumber : BPS, Sakernas












Gambar 2.7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Pulau (persen)
Tahun 1999-2001

 
Pada tahun 1999 tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia terbesar berada pada Provinsi Kalimantan yaitu 69,55%, dan yang terendah yaitu pada Provinsi Sulawesi yaitu 62,76%. Pada tahun 2000 yang tertinggi berada pada Provinsi Kalimantan dengan 70,94 % dan yang terendah Sulawesi 62,75%. Pada tahun 2001 yang tertingi yaitu Provinsi Kalimantan 69.93% dan yangterendah yaitu Sulawesi65,75%.
Tabel 2.6
Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 1995-2007
Golongan Umur 1995 1996 1997 1998 1999 2000
10-14 2.131.145 1.922.810 - - - -
15-19 8.766.283 8.402.533 8.428.995 8.368.985 8.398.905 7.746.221
20-24 11.384.181 11.235.405 11.204.444 11.364.444 10.364.243 12.077.515
25-29 11.671.664 11.945.274 12.432.262 12.432.862 9.462.862 13.390.138
30-34 11.042.897 11.496.192 11.892.189 11.722.118 10.372.189 12.456.416
35-39 10.718.086 11.575.462 12.236.998 12.196.828 9.606.998 12.215.831
40-44 8.676.164 9.355.044 9.896.573 9.946.573 9.976.459 10.661.377
45-49 6.342.665 7.237.018 8.984.656 8.324.611 7.764.611 8.612.741
50-54 5.367.234 6.053.323 6.380.335 6.390.035 5.560.935 6.427.222
55-59 4.137.428 4.284.672 4.709.738 4.619.739 8.689.739 4.473.856
60-64 2.941.043 3.286.274 1.360.737 7.377.737 7.697.887 7.589.644
65-69 3.182.471 1.903.561 - - - -
70-74 - 961.260 - - - -
75+ - 450.754 - - - -
Jumlah Total 86.631.261 90.109.582 92.526.927 92.734.932 88.894.828 95.650.961
Sumber : BPS, Sakernas 


Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 1995-2007
Golongan Umur 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
10-14 - - - - - - -
15-19 8.138.571 8.208.419 7.221.857 8038130 8227796 7698759 8072456
20-24 12.201.236 12.488.555 13.262.096 13198310 14767568 14581811 14440082
25-29 13.678.117 13.325.417 13.543.972 13424688 14536959 14347523 14651250
30-34 12.943.605 13.175.756 13.568.141 13623442 13513323 13731046 14080540
35-39 13.107.530 13.048.177 12.760.627 13222434 12835442 12909608 13586125
40-44 11.043148 11.679.938 11.443.223 11925568 11511245 11817175 12434909
45-49 8.966.743 9.406.053 90.979.617 9690755 9609543 10093655 10573879
50-54 6.712.550 7.258.722 7.288.969 7838567 7282923 7730327 8089882
55-59 4.626.354 4.668.699 4.323.821 4647462 5129655 5463678 5635294
60-64 7.394.594 7.519.534 7.805.684 8364031 8387927 8015353 8376942
65-69 - - - - - - -
70-74 - - - - - - -
75+ - - - - - - -
Jumlah Total 98.812.448 100.779.270 100.316.007 103.973.387 105802372 106388935 109941359
Sumber : BPS, Sakernas 

Secara grafis data angkatan kerja menurut golongan umur Tahun 1999-2006 dapat dilihat pada gambar 2.16 berikut.

Gambar 2.8
Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 1995-2007
 



Dari tabel di atas dapat diaketahui bahwa selama kurun waktu dari tahun 1991-1995 TPAK Indonesia secara keseluruhan sedikit berfluktuasi sekitar angka 57 %.TPAK menurut umur mengikuti pola huruf U terbalik. Angka ini rendah pada umur-umur muda karena sekolah kemudian naik sejalan dengan kenaikan umur mancapai puncaknya pada umur 25-29 tahun dan selanjutnya turun lagi secara perlahan pada umur-umur berikutnya antara lain, karena pensiun dan telah mencapai usia tua sekali. Angka kesempatan kerja yang merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja tahun 1995 cukup tinggi yaitu sekitar 92,76 %. Ini berarti bahwa angka pengguran terbuka di Indonesia pada tahun tersebut sebesar 7,24 %. Selama kurun 1992-1996, TPAK Indonesia secara keseluruhan sedikit berfluktuasi disekitar angka 58 % dan tahun 1992-1997 sedikit menurun menjadi 57 %. 
TPAK Indonesia pada tahun 1998 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 66,63 menjadi 66,9. Sedangkan tahun 1999 mengalami peningkatan lagi dari 66,9 menjadi 67,2. Pada tahun 2000, TPAK Indonesia mengalami sedikit peningkatan dari 67,2 % pada tahun 1999 menjadi 67, 76 %. Peningkatan TPAK ini salah satunya dikarenakan makin membaiknya mutu sumber data manusia dan makin aktifnya wanita berperan di luar rumah tangga. 
Pada tahun 2001 di Indonesia terdapat 144,0 juta penduduk usia kerja, sekitar 61,25 % dari mereka berada di pulau Jawa. TPAK Indonesia mengalami sedikit peningkatan dari 67,76 % pada tahun 2000 menjadi 68,60 % pada rahun 2001. TPAK Indonesia pada tahun 2002 sama tingginya dengan TPAK tahun 2000 sebesar 57,76 %. Kondisi TPAK tahun 2002 ini berarti mengalami sredikit penurunan sebesar 0,84% dari tahun 2001yang besarnya 68,60 %. Terjadinya fluktuasi TPAK ini kemungkinan di sebabakan kondisi sosial ekonomi nasioanal yang belum stabil, sehingga memberikan pengaruh terhadap faktor-faktor produksi di Indonesia. Secara langsung naik turunnya faktor produksi ini akan memberikan dampak terhadap tinggi rendahnya faktor demand dan supply tenaga kerja .
Pada tahun 2003 di Indonesia terdapat 152,6 juta jiwa penduduk usia kerja. Sekitar 60,37% berada di pulau Jawa. TPAK Indonesia pada tahun 2003 menurun menjadi 65,72% dibanding tahun 2002 yang besarnya 67,76 %, tejadinya fluktuasi ini TPAK ini kemungkinan di sebabkan oleh kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil. Pada tahun 2004 di Indonesia terdapat 153,9 juta penduduk usia kerja, TPAK Indonesia pada tahun 2004 sebesar 67,54 % ini berarti mengalami telah penurunan sebesar 0,32 % dibanding dengan tahun 2003 yang besarnya 67,8 5.

2.2.2.2 Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Jenis Lapangan Pekerjaan
Berikut ini disajikan data jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang bekerja menurut jenis lapangan pekerjaan Tahun 1995-2007

Tabel 2.7
Angkatan Kerja yang Bekerja 
Menurut Jenis Lapangan Pekerjaan Tahun 1995-2007
Jenis Pekerjaan Angkatan Kerja Yang Bekerja
 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Pertanian,Kehutanan, Perburuan, Perikanan 35.233.270 37.720.251 35.848.631 39.414.765 38.378.133 40.676.713
Industri Pengolahan 10.127.047 10.773.038 11.214.822 9.933.622 11.515.955 11.641.756
Bangunan 3.768.080 3.796.228 4.200.200 3.521.682 3.415.147 3.497.232
Perdagangan Besar 8.883.682 16.102.552 17.221.184 16.814.233 17.529.099 18.489.005
Angkutan, Pergudangan, Komunikasi 3.458.155 3.942.799 4.137.653 4.153.707 4.206.067 4.553.855
Keuangan, Asuransi, usaha Persewaan, Tanah, Jasa Perusahaan 658.497 689.733 656.724 617.722 633.744 882.600
Jasa Kemasyarakatan 12.121.869 11.728.495 12.637.533 12.394.272 12.224.654 9.574.009
Pertambangan 643.332 774.211 896.611 674.597 725.739 -
Listrik, Gas dan Air 216.128 10.364 233.237 147.849 188.321 522.560
Jumlah 75110060 85537671 87046645 87672449 88816886 89837730
Sumber : BPS, Sakernas 

Angkatan Kerja yang Bekerja 
Menurut Jenis Lapangan Pekerjaan Tahun 1995-2007
Jenis Pekerjaan Angkatan Kerja Yang Bekerja
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan 39.743.908 40.633.627 42.001.437 40.608.019 41814197 40136242 41206474
Industri Pengolahan 12.086.122 12.109.997 10.927.342 11.070.498 11652406 11890170 12368729
Bangunan 3.837.554 4.273.914 4.106.597 4.540.102 4417087 4697354 5252581
Perdagangan Besar 17.469.129 17.795.030 16.843.995 19.119.156 18896902 19215660 20554650
Angkutan,Pergudangan, Komunikasi 4.448.279 4.672.584 4.976.928 5.480.527 5552525 5663956 5958811
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan, Tanah, Jasa Perusahaan 1.127.823 991.745 1.294.832 1.125.056 1042786 1346044 1399490
Jasa Kemasyarakatan 11.003.482 10.360.188 9.746.381 10.513.093 10576572 11355900 12019984
Pertambangan - - - 1.034.716 808842 923591 994614
Listrik, Gas dan Air 1.091.120 810.081 885.405 230.869 186801 228018 174884
Jumlah 90807417 91647166 90782917 93722038 94948118 95456935 99930217
Sumber : BPS, Sakernas 
Jika digambarkan dalam bentuk grafik akan terlihat seperti tampak pada gambar 2.21 dibawah.

Gambar 2.9
Angkatan Kerja yang Bekerja 
Menurut Jenis Lapangan Pekerjaan Tahun 1995-2007
 
Sumber : BPS, Sakernas 

Pada tahun 1995 sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki lapangan usaha utama di sektor pertanian 43,98 %. Hal ini berlaku disemua propinsi kecuali DKI Jakarta. Di lihat dari status pekerjaan utamanya, sekitar 35,57 % penduduk bekerja sebagai buruh atau karyawan. Sedangkan pada tahun 1996, sebagian penduduk yang bekerja memiliki lapangan kerja yang utama di sektor pertanian (44,0 %). Tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, pada tahun 1997 di sektor pertanian tetap menduduki urutan paling banyak.
Pada tahun 1998, sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki lapangan usaha utama di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanaan (41,2 %). Lain halnya pada tahun 1999, dilihat dari status pekerjaan utamanya, sekitar 29,4 juta penduduk bekerja sebagai buruh atau karyawan. Pada tahun 2000 selain sektor pertanian ada sektor lain yang memberikan peranan besar dalam ketenagakerjaan diantaranya sektor perdagangan (20,58 %), industri (12,96 %), dan jasa (10,66%). Selanjutnya mulai tahun 2001 sampai tahun 2004 sektor-sektor di atas mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2005 sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki lapangan usaha pertanian kehutanan, perburuan dan perikanan.dan pada sector pertambangnan memiliki peranan yang kecil. Begitu pula yang terkadi pada tahun 2006 dan 2007, yaiutu sector Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan masih menjadi sector yang memiliki kontribusi besar.

2.2.2.3 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan
Berikut ini disajikan data jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan pendidikan Tahun 1995-2007.

Tabel 2.8
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tahun 1995-2007
Jenis Pendidikan 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Tidak/Belum pernah sekolah 9.860.029 8.579.543 8.497.342 7.980.129 7.602.379 7.128.964
Tidak/belum tamat SD 20.292.2888 17.475.217 19.007.550 16.866.651 16.106.955 14.622.078
SD 28.424.816 33.878.186 31.655.442 33.772.603 34.11.066 35.507.292
SMTP umum 9.215.808 10.373.601 10.813.253 11.629.284 12.368.876 15.363.010
SMTP Kejuruan 819.464 1.091.372 1.515.993 1.553.154 1.665.608 -
SMTA umum 8.604.679 9.165.433 9.980.875 10.625.202 11.570.069 13.737.140
SMTA kejuruan 5.871.434 6.182.389 6.214.237 6.398.643 6.558.885 4.853.784
DiplomaI/II 506.567 546.408 555.134 742.111 836.377 4.853.789
Akademi/Diploma III 979.956 1.095.358 1.074.117 1.085.574 1.171.753 -
Universitas 1.786920 1.722.078 2.010.968 1.085.574 2.365.207 2.143.989
Jumlah 86.361.261 90.109.582 91.324.911 92.734.932 103.973.387 95.650.961
Sumber : BPS, Sakernas 

Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan
Tahun 1995-2007
Jenis Pendidikan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tidak/Belum pernah sekolah 6.944.403 5.065.983 5.065.983 8.038.130 5861467 5305136 5488971
Tidak/belum tamat SD 15.590.740 12.588.949 12.588.946 13.198.310 13123626 12565591 13451629
SD 35.723.452 37.168.957 37.168.957 13.424.688 37959793 37503722 40140942
SMTP umum 16.850.250 19.066.527 19.066.524 13.623.442 19690679 19768815 21094402
SMTP Kejuruan 1.502.533 1.502.533 13.222.434 1548769 1333275 -
SMTA 11.488.734 14.155.856 14.155.856 11.925.568 14246925 15770625 15279233
SMTA kejuruan 7.258.226 6.136.868 6.136.856 9.690.755 7513075 7555450 7327005
DiplomaI/II/III 2.237.941 858.604 6.136.868 7.838.567 1082217 1217816 2994784
Diploma III 1.073.954 858.604 4.647.462 1413842 1566252 -
Universitas 2.668.702 2.697.779 1.073.954 8.364.031 3361979 3802253 4164393
Jumlah 98.812.448 100.779.270 100.316.007 103.973.387 105802372 106388935 109941359
Sumber: BPS, Sakernas 
Secara grafis data jumlah angkatan kerja berdasarkan pendidikan Tahun 1995-2007 dapat dilihat pada gambar 2.22 berikut.
Gambar 2.10
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan
Tahun 1995-2007
 

Pada tahun 1995, 1996 dan 1997 tingkat pendidikan penduduk yang bekerja tampak masih rendah. Sebagian besar penduduk yang bekerja (69,9 %) (68,6 %) dan (66,8 %) hanya tamat SD atau lebih rendah. Sama halnya pada tahun 1998 dan 1999 dari 32,9 juta penduduk yang bekerja memiliki latar belakang pendidikan SD. Sedangkan tahun 2000, 2001 dan 2002 sebagian dari mereka yang bekerja (77,71 %), (77,78 %) dan (77,67 %) berpendidikan rendah (SLTA) hanya 4,43 %, 4,81 % dan 4,78 %Pada tahun 2003 dan 2004 tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2005 jumlah angkatan kerja lebih banyak pada tingkatan SD yaitu sebesar 37959793, dan yang terendah yaitu pada tingkatan Diploma I/II/III yaitu sebesar 1082217. Pada tauhn 2006 tingkat pendidikan penduduk yang bekerja yang paling besar yaitu masih pada tingkat SD pada juklah 37503722, dan yang terkecil adalah pada tingkat SMPT kejuruan 1333275. Pada tahun 2007 yang paling tinggi adalah pada tingkat SD pada jumlah 40140942, dan yang terendah yaitu tingkat Diploma I/II/III pada jumlah 2994784.

2.2.3 Kesempatan Kerja
2.2.3.1 Pencari kerja
Berikut ini disajikan data jumlah pencari kerja terdaftar Tahun 1997, 1999, 2001, 2006, 2007.

Tabel 2.9
Pencari Kerja Terdaftar
Tahun 1997, 1999, 2001, 2006 dan 2007
Provinsi Pencari Kerja
 1997 1999 2001 2006 2007
DI. Aceh 32551 17769 21467 3057 25732
Sumatera Utara 50226 24593 36326 6664 4692
Sumatera Barat 34089 29244 20067 17479 3629
Riau 31210 17507 26630 8464 10777
Jambi 24365 19016 12470 20179 18294
Sumatera Selatan 47856 48485 30837 20243 7415
Bengkulu 16467 9571 3770 Na 2773
Lampung 45030 26746 11622 2843 7452
Kepulauan Riau Na Na Na 1607 4077
DKI. Jakarta 72513 52070 23754 Na 680
Jawa Barat 324645 243228 283081 159148 5187
Jawa Tengah 282695 246539 191937 54053 23443
DI. Yogyakarta 27240 34452 20199 27618 28383
Jawa Timur 271618 226259 138144 28944 38490
Banten Na Na Na 70780 34024
Bali 9683 9254 6353 1431 11746
N.T. B. 24560 44347 26824 1635 902
N.T.T. 15757 10449 23530 69589 14570
Timor Timur 6121 2403 Na Na Na
Kalimantan Barat 27006 27134 9787 26158 1810
Kalimantan Tengah 11747 8841 7229 4008 8129
Kalimantan Selatan 37094 14360 9225 37089 20166
Kalimantan Timur 25190 17080 14080 37992 2890
Sulawesi Utara 12023 25463 15940 1563 18975
Sulawesi Tengah 9178 4833 2747 2447 15646
Sulawesi Selatan 64567 43075 17667 68968 3049
Sulawesi Tenggara 6795 8454 Na 14696 1757
Gorontalo Na Na Na 193 Na
Sulawesi Barat Na Na Na Na Na
Maluku 12223 12352 7602 3437 16390
Maluku Utara Na Na Na 391 630
Papua Barat Na Na Na Na Na
Papua Na Na Na 5924 11023
Irian Jaya 20163 17038 11677 Na Na
Jumlah 1542522 1240562 975215 696600 375162
Sumber: Sakernas

Gambar 2.11
Pencari Kerja Terdaftar
Tahun 1997, 1999, 2001, 2006 dan 2007
 
Pada tahun 1997 Jumlah tingkat pencari kerja terdaftar yaitu tertinggi yaitu pada Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 324645, dan yang terendah yaitu Provinsi Sulawesi tenggara dengan jumlah 6795. Pada tahun 1999 terjadi perubahan dimana yangtertinggi ada pada provinsi jawa tengah yaitu dengan jumlah 246539, dan yang terendah yaitu Sulawesi tengah yaitu dengan jumlah 4833. Pada tahun 2001 provinsi Jawabarat mengalami kenaikan yang pesat yaitu menjadi 283081sehingga menjadi provinsi yang paling tinggi dalam Pencari kerja terdaftarnya, sedangkan yang terendah yaitu provinsi Sulawesi tengah dengan jumlah 2747. Lalu pada tahun 2007 provinsi jawabarat masih menjadi yang tertinggi walaupun jumlahnya berkurang menjadi 159148. Dan yang terendah yaitu provinsi DKI Jakarta yang menurun pesat menjadi 680.

2.2.3.2 Lowongan Kerja
Berikut ini disajikan data jumlah lowongan kerja terdaftar Berdasarkan Tahun 1997, 1999, 2001, 2006 dan 2007.

Tabel 2.10
Lowongan Kerja Terdaftar
Tahun 1997, 1999, 2001, 2006 dan 2007
Provinsi Lowongan Kerja
 1997 1999 2001 2006 2007
DI. Aceh 9520 3596 3368 3684 22183
Sumatera Utara 11455 3647 7102 447 3396
Sumatera Barat 5017 1707 769 1331 2569
Riau 7483 7309 7817 1175 4644
Jambi 6540 5246 1759 7378 9611
Sumatera Selatan 5458 5507 11545 4252 2198
Bengkulu 4896 3798 1201 Na 1575
Lampung 4773 12511 4194 894 3409
Kepulauan Riau Na Na Na 3810 613
DKI. Jakarta 15293 8535 5420 Na 4506
Jawa Barat 130744 118611 71030 27430 20069
Jawa Tengah 124875 129330 105198 15903 21352
DI. Yogyakarta 7199 8541 4421 8384 22208
Jawa Timur 136678 139915 87494 14434 29414
Banten Na Na Na 14516 10712
Bali 2262 786 656 229 786
N.T. B. 13671 39133 24906 1767 5381
N.T.T. 4326 2749 9453 32605 24104
Timor Timur 1773 546 Na Na Na
Kalimantan Barat 23098 20228 6801 17473 14392
Kalimantan Tengah 4557 2786 3922 2283 1671
Kalimantan Selatan 4614 4529 1230 5473 7779
Kalimantan Timur 5645 6826 6980 27537 19874
Sulawesi Utara 5128 6635 6100 710 2480
Sulawesi Tengah 2569 496 297 764 17779
Sulawesi Selatan 48357 22379 9238 7916 15470
Sulawesi Tenggara 2911 1215 947 479 1998
Gorontalo Na Na Na Na 597
Sulawesi Barat Na Na Na Na Na
Maluku 1077 1256 2777 542 16054
Maluku Utara Na Na Na Na Na
Papua Barat Na Na Na Na Na
Papua Na Na Na 76 10547
Irian Jaya 3274 3834 3433 Na Na
Jumlah 593153 561609 388058 201415 300402
Sumber: Sakernas

Gambar 2.12
Lowongan Kerja Terdaftar
Tahun 1997, 1999, 2001, 2006 dan 2007
 
Jumlah lowongan kerja terdaftar pada tahun 1997 yang tertinggi yaitu pada Provinsi Jawa Timur yaitu 136678, dan yang terendah yatiu Provinsi Maluku dengan jumlah 1077. Lalu pada tahun berikutnya yaitu tahun 1999 Provinsi Jawa Timur masih menjadi yang tingi tingkat lowongan kerjanya yaitu dengan jumlah 139915, dan yang terendah adalah Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah 496. Pada tahun 2001 yang tertinggi adalah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang tinggi menjadi 105198, dan yangterendah adalah Provinsi Sulawesi Twngah dengan jumlah 297. Pada tahun 2006 Provinsi yang tertinggi yaitu Kalimantan TImur dengan jumlah 27537, dan yang terendah yaitu Provinsi Bali dengan jumlah 229. Dan pada tahun 2007 yang menjadi Provinsi paling tinggi adalah Jawa Timur dengan jumlah 29414. Dan yang terendah yaitu Provinsi Gorontalo dengan jumlah 597.

2.2.4 Pengangguran
2.2.4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Dengan mengetahui data-data ketenagakerjaan dapat dihiitung berbagai konsep yang berkaitan dengan tingkat pengerjaan dan tingkat pengangguran. Konsep-konsep yang dimaksud adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat pengerjaan (employment rate), dan tingkat pengangguran (unemployment rate). Angka-angka semacam ini berguna untuk pasar tenaga kerja bukan saja bagi perumusan kebijaksanaan ketenagakerjaan dan penciptaan kesempatan kerja, akan tetapi bagi perumusan kebijaksanaan kependudukan dan sumber daya manusia secara keseluruhan.



















Tabel 2.11
TPT menurut provinsi (persen), 2003-2007

Provinsi Tahun
 2003 2004 2005 2006 2007
DI. Aceh 8.97 9.35 14.00 10.43 9.84
Sumatera Utara 11.02 11.08 11.90 11.51 10.10
Sumatera Barat 10.38 12.74 13.34 11.87 10.31
Riau 10.74 15.25 12.16 10.24 9.79
Jambi 6.50 6.04 10.74 6.62 6.22
Sumatera Selatan 9.08 8.37 12.82 9.33 9.34
Bengkulu 7.48 6.29 8.91 6.04 4.68
Lampung 9.14 7.38 8.47 9.13 7.58
Bangka Belitung 7.37 7.14 7.19 8.99 6.49
Kepulauan Riau - - - 12.24 9.01
DKI. Jakarta 14.86 14.70 15.77 11.40 12.57
Jawa Barat 12.49 13.69 15.53 14.59 13.08
Jawa Tengah 7.02 7.72 9.54 8.02 7.70
DI. Yogyakarta 5.62 6.26 7.59 6.31 6.10
Jawa Timur 8.79 7.69 8.51 8.19 6.79
Banten 14.18 14.31 16.59 18.91 15.75
Bali 5.36 4.66 5.32 6.04 3.77
N.T. B. 6.34 7.48 10.29 8.90 6.48
N.T.T. 4.02 4.48 4.82 3.65 3.72
Kalimantan Barat 6.53 7.90 8.13 8.53 6.47
Kalimantan Tengah 7.59 5.59 4.91 6.68 5.11
Kalimantan Selatan 7.67 6.02 7.34 8.87 7.62
Kalimantan Timur 9.69 10.39 11.17 13.43 12.07
Sulawesi Utara 10.79 10.91 14.05 14.62 12.35
Sulawesi Tengah 4.64 5.85 7.71 10.31 8.39
Sulawesi Selatan 17.32 15.93 15.93 12.76 11.25
Sulawesi Tenggara 10.30 9.35 10.93 9.67 6.40
Gorontalo 10.17 12.29 14.04 7.62 7.16
Sulawesi Barat - - - 6.45 5.45
Maluku 12.63 11.67 15.01 13.72 12.20
Maluku Utara 7.50 7.53 13.09 6.90 6.05
Papua Barat - - - 10.17 9.46
Papua 6.21 8.00 7.31 5.83 5.01
Jumlah 9.67 9.86 11.24 10.28 9.11










Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2003-2007




Gambar 2.13
TPT menurut provinsi (persen), Tahun 2003-2007

 
Dari tabel di atas dapat diketahui selama kurun waktu dari tahun 2003-2007 TPT di Indonesia mengalami peningkatan dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2003 ke 2004 mengalami kenaikan dari jumlah 9,67 menjadi 9,86, sedangkan dari tahun 2004 ke tahun 2005 mengalami peningkatan lebih besar dari jumlah 9,86 menjadi 11,24 sedangkan dari tahun 2005 ke 2006 mengalami penurunan dari jumlah 11,24 menjadi 10,28 lalu pada tahun 2006 ke tahun 2007 mengalami penurunan kembali dari jumlah TPT 10,28 menjadi 9,11.
Pada tahun 2003 TPT paling besar terdapat di Wilayah DKI Jakarta dengan jumlah 14,86 sedangkan jumlah terkecil TPT terdapat di wilayah NTT dengan jumlah 4,02. Pada tahun 2004 TPT paling besar terdapat di Wilayah Sulawesi Selatan dengan jumlah 15,93 sedangkan jumlah terkecil TPT terdapat di Wilayah NTT dengan jumlah 4,48. Pada tahun 2005 TPT paling besar terdapat di Wilayah Banten dengan jumlah 16,59 sedangkan TPT dengan jumlah terkecil terdapat di Wilayah NTT dengan jumlah 4,82. Pada tahun 2006 TPT paling besar terdapat di Wilayah Banten dengan jumlah 18,91 sedangkan TPT terkecil terdapat di Wilayah NTT dengan jumlah 3,65. Dan pada tahun 2007 TPT terbesar terdapat di Wilayah Banten dengan jumlah 15,75 sedangkan TPT terkecil terdapat di Wilayah NTT dengan jumlah 3,72. Jadi pada table di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2005 TPT paling besar terdapat pada Wilayah Banten sedangkan TPT dari tahun 2003-2007 paling kecil semua berada pada Wilayah NTT.

Tabel 2.12
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin (persen)
Tahun 2001-2007
Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah
2001 6.59 10.55 8.10
2002 7.47 11.75 9.06
2003 7.89 12.68 9.67
2004 8.11 12.89 9.86
2005 9.29 14.71 11.24
2006 8.52 13.35 1.028
2007 8.11 10.77 9.11
Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2001-2007


Gambar 2.14
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin (persen)
Tahun 2001-2007

 


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2001-2007 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut jenis kelamin mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 laki-laki (6,59) lebih kecil dibandingkan perempuan (10.55) sehingga berfluktuasi sekitar 8%. Pada tahun 2002 laki-laki (7.47) lebih kecil dibandingkan perempuan (11.75) sehingga berfluktuasi sekitar hampir 9%. Pada tahun 2003 laki-laki (7.89) lebih kecil dibandingkan perempuan (12.68) sehingga berfluktuasi sekitar hampir 10%. Pada tahun 2004 laki-laki (8.11) lebih kecil dibandingkan perempuan (12,89) sehingga berfluktuasi hamper 10%. Pada tahun 2005 laki-laki (9,29) lebih kecil dibandingkan perempuan (14.71) sehingga berfluktuasi sekitar 11%. Pada tahun 2006 laki-laki (8,52) lebih kecil dibandingkan perempuan (13.35) sehingga berfluktuasi sekitar 10%. Dan pada tahun 2007 laki-laki (8,11) lebih kecil dibandingkan perempuan (10.77) sehingga berfluktuasi sekitar 9%. Pada data di atas terdapat kesamaan bahwa dari tahun ke tahun laki-laki selalu lebih kecil dibandingkan perempuan ini membuktikan bahwa tingkat pengangguran lebih banyak dialami oleh perempuan ini membuktikan bahwa perempuan lebih kecil tingkat kesempatan kerjanya dibandingkan laki-laki.

Tabel 2.13
Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi (persen)
Tahun 2001-2007
Jenis Pendidikan 2003 2004 2005 2006 2007
Tidak/Belum pernah sekolah 6.68 5.93 5.37 3.22 1.72
Tidak/belum tamat SD 5.43 5.07 5.59 4.86 3.26
SD 6.53 6.08 7.05 6.91 5.43
SLTP 11.69 12.65 14.15 12.94 10.73
SLTA umum 17.07 17.66 20.40 18.08 16.57
SLTA kejuruan 16.64 17.53 18.92 17.27 21.00
DiplomaI/II/III/Akademi 10.39 10.34 12.33 9.99 13.26
Universitas 9.14 10.94 11.64 10.40 13.61
Jumlah 83.57 86.2 95.45 83.67 85.58
Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2001-2007




Gambar 2.15
Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi (persen)
Tahun 2001-2007
 

Pada tahun 2003 ke tahun 2004 tingkat pendidikan penduduk yang bekerja tampak masih rendah. Sebagian besar penduduk yang bekerja hanya sampai SLTA umum. Tidak/Belum pernah sekolah lebih besar pada tahun 2004(5.93) sedangkan paling sedikit pada tahun 2007 (1.72), Tidak/belum tamat SD lebih besar pada tahun 2005 (5.59) paling sedikit pada tahun 2007 (3.26), SD paling besar pada tahun 2005 (7.05) paling sedikit pada tahun 2007 (5.43), SLTP lebih besar pada tahun 2005 (14.15) lebih kecil pada tahun 2007 (10.73), SLTA umum lebih besar pada tahun 2005 (20.40) lebih kecil pada tahun 2007(16.57), SLTA kejuruan lebih besar pada tahun 2007 (21.00) lebih kecil pada tahun 2003 (16.64), DiplomaI/II/III/Akademi lebih besar pada tahun 2007 (13.26) lebih kecil pada tahun 2006 (9.99), Universitas lebih besar pada tahun 2007 (13.61) lebih kecil pada tahun 2003 (9.14). Jadi dari keterangan di atas Jumlah Pengangguran Terbuka terdapat pada tahun 2005 dengan angka 96%.



Tabel 2.14
TPT Menurut Kelompok Umur (persen)
Tahun 2001-2007
Golongan Umur 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
15-19 28.72 34.57 36.79 34.88 37.09 28.82 30.02
20-24 20.99 23.56 23.22 25.24 27.20 23.56 22.42
25-29 8.66 9.80 9.81 11.41 11.90 12.94 12.43
30-34 4.16 4.52 4.58 4.90 5.92 6.92 7.42
35-39 2.36 3.01 2.97 3.00 3.41 4.56 4.84
40-44 2.13 2.11 2.17 2.00 2.58 3.70 2.32
45-49 2.24 2.13 2.36 2.22 2.51 3.35 1.71
50-54 2.46 3.09 3.10 2.97 2.48 2.71 1.57
55-59 2.63 3.73 4.35 4.24 2.71 2.76 2.01
60+ 4.82 2.84 9.21 8.04 5.17 1.89 1.41
Jumlah Total 79.17 89.36 98.56 98.9 100.97 91.21 84.59
Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2001-2007

Gambar 2.16
TPT Menurut Kelompok Umur (persen)
Tahun 2001-2007
 

Dari tabel di atas dapat diaketahui bahwa selama kurun waktu dari tahun 2001-2007 TPT menurut kelompok umur di Indonesia secara keseluruhan berfluktuasi dari tahun ke tahun. TPAK menurut umur mengikuti pola huruf U terbalik. Angka ini rendah pada umur-umur muda karena sekolah kemudian naik sejalan dengan kenaikan umur mancapai puncaknya pada umur 25-29 tahun dan selanjutnya turun lagi secara perlahan pada umur-umur berikutnya antara lain, karena pensiun dan telah mencapai usia tua sekali. 
TPT menurut kelompok umur di Indonesia pada tahun 2001 menurun dibandingkan tahun 2002 yaitu dari 79.17 menjadi 89.36. Sedangkan tahun 2003 ke 2004 mengalami peningkatan dari 98.56 menjadi 98.9. Pada tahun 2005 ke 2006, mengalami penurunan dari 100.97 menjadi 91.21. Pada tahun 2006 ke 2007 mengalami penurunan juga dari 91.21 menjadi 84.59.
 
Tabel 2.15
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen)
Tahun 2001-2007
Tempat Tin ggal 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Perkotaan 10.99 11.97 12.45 12.73 14.22 12.94 12.39
Pedesaaan 6.09 6.97 7.72 7.86 9.14 8.39 6.80
Jumlah 8.10 9.06 9.67 9.86 11.24 10.28 9.11
Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2001-2007

Gambar 2.17
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen)
Tahun 2001-2007

 


Dari tabel di atas dapat diketahui selama kurun waktu dari tahun 2001-2007 TPT menurut daerah tempat tinggal di Indonesia mengalami peningkatan dan mengalami penurunan secara signifikan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2001 ke 2002 pada daerah perkotaan mengalami kenaikan dari (10,99) menjadi (11,97) sedangkan pada daerah pedesaan mengalami kenaikan juga dari tahun 2001 (6,09) ke tahun 2002(6.97) sedangkan pada tahun 2003 perkotaan(12,45) ke 2004 perkotaan (12,73) mengalami kenaikan sedangkan pada pedesaan dari (7.72) menjadi (7.86). Pada tahun 2005 ke 2006 mengalami penurunan dari (14.22) perkotaan ke (12.94) perkotaan sedangkan pedesaan (9.14) menjadi (8.39). Sedangkan dari tahun 2006 ke 2007 mengalami penurunan juga dari (12.94) perkotaan ke (12.39) perkotaan sedangkan pedesaan (8.39) menjadi (6.80).

2.3 PERMASALAHAN DAN KEBIJAKANNYA
2.3.1 Kependudukan
2.3.1.1 Masalah Kependudukan
Masalah kependudukan merupakan masalah yang sangat pelik bagi Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang. Bila dilihat dari penyebabnya terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya masalah kependudukan tersebut baik secara kuantititatif maupun kualitatif, diantranya yaitu:
1. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban manusia terutama dibidang teknologi baru, pelayanan kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan lain-lain.
2. Dorongan atau hasrat naluri manusia yang selalu memperoleh kondisi yang lebih baik sebelumnya didalam kehidupannya baik material maupun intelektual.
3. Keterbatasan kemampuan dukungan alam dan sumber daya alam serta dukungan lainnya yang diperlukan.
4. Keamanan dan kestabilan negara terutama setelah pemerintahan Orde Baru dengan titik perhatian utama kepada usaha dibidang pembangunan telah membawa pepengaruh terhadap tingat kesejahteraan yang lebih baik.
Dari beberapa hal tersebut di atas akan membawa akibat timbulnya masalah-masalah kependudukan yang secara garis besar dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu masalah kependudukan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
Masalah kependudukan yang bersifat kuantitatif diantaranya jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, penyebaran yang tidak merata dan komposisi penduduk yang tidak menguntungkan. 
Sedang masalah yang kualitatif diantaranya masalah kebutuhan akan pangan, pendidikam penduduk, perlayanan kesehatan, perumahan, pendapatan perkapita, kelestarian lingkungan, sumber daya alam, tenaga kerja, dan lain-lain.
a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi 
Tingkat pertumbuhan penduduk ditentukan oleh Fasilitas (kelahiran), Mortalitas (kematian),dan Migrasi (perpindahan). Pertumbuhan penduduk di Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian, karena migrasi Internasional jumlahnya sangat sedikit. Selisih antara kedua faktor ini akan memberikan pertambahan atau pengurangan penduduk. 
Indonesia memperlihatkan keadaan yang pesat untuk kedua hal di atas, dimana pada tahun 1980 tercatat untuk masing-masing jumlah penduduk dan pertumbuhannya: 147,5 juta dan 2,3 persen. Jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan secara berarti dan hal ini akan berjalan terus jika tidak ada usaha penanganan yang intensif. Apalagi mulai tahun 1971 penurunan tingkat kematian sudah mulai terlihat, dimana 16,64 perseribu tahun 1971-1975 dan menurun 14,38 perseribu penduduk pada tahun 1978 sampai tahun 1979. Akibatnya, jumlah penduduk semakin tinggi terutama sekali akibat penurunan tingkat kelahiran belum dapat mengimbangi kecepatan lajunya penurunan tingkat kematian.
b. Penyebaran Penduduk yang Tidak Merata
Mengalirnya penduduk dari daerah desa ke kota menimbulkan berbagai masalah bagi program tata kota. Bertambahnya penduduk berarti bertambahnya pengadaan sarana perumahan, transportasi, lapangan kerja, dan lain-lain. Contohnya : besarnya penduduk yang bermukim di pulau Jawa, sementara pulau-pulau lainnya menampung sebagian kecil dari penduduk seluruhnya. 
c. Komposisi Penduduk yang Tidak Menguntungkan
Masalah kependudukan kuantitatif di atas sedikit banyak akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan penduduk dan menimbulkan masalah kependudukan kualitatif, diantaranya :
1. Kebutuhan Bidang Pangan
Peningkatan jumlah penduduk yang bertambah menyebabkan ketersediaaan bahan pangan menjadi tantangan pada saat ini. Ketidakseimbangan jumlah penduduk dan daya dukung ini, akan membawa akibat buruk bagi perkembangan penduduk itu sendiri. Berita-berita menyedihkan seperti kelaparan dan kekurangan gizi bukti dan ketidakseimbangan tersebut.
2. Tingkat Pendidikan penduduk
Tingginya angka kelahiran dengan sendirinya akan menambah banyaknya penduduk usia sekolah. Konsekuensinya, sarana pendidikan harus disiapkan untuk menampung penduduk usia sekolah ini. 
3. Tingkat Pelayanan Kesehatan
Pemenuhan pelayanan kesehatan yang baik dan memadai adalah jaminan bagi penduduk untuk bekerja dan berkarya lebih baik dan lebih produktif. Namun, karena jumlah penduduk yang melimpah maka proses terjadinya pelayanan itu terhambat, maka produktifitas akan menurun dengan sendirinya.
4. Perumahan
Setelah lahan-lahan pertanian tergeser akibat dari ledakan penduduk, akibatnya adalah tergusurnya tempat-tempat tinggal. Mereka berbondong-bondong menyerbu jantung kota. Tata ruang kota yang sudah tidak memungkinkan lagi menerima pendatang itu mengantarkan mereka ke dalam kehidupan yang tidak terurus.
5. Pendapatan Perkapita
Besarnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan tingginya persentase penduduk yang tidak memiliki tanah dan bekerja sebagai buruh tani, merupakan gambaran keadaan lapangan kerja penduduk Indonesia. Adanya tenaga kerja dari sektor tradisional yang mencoba berusaha di sektor informasi ternyata tidak juga menunjukkan hasil yang berarti, pada akhirnya situasi ini menurunkan pandapatan perkapita penduduk.
6. Kelestarian Lingkungan dan Sumber Daya
Ledakan penduduk, krisis pangan, bencana alam telah menimbulkan pada manusia kesadaran akan lingkungannya (Sandy, 1977). Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sandy tersebut di atas, kerusakan lingkungan hidup pada hakikatnnya merupakan masalah bagi manusia itu sendiri dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. Apa yang terjadi pada masyarakat di Indonesia dapat disimak bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, dan pencemaran baik air tanah dan udara sejalan dengan makin bertambahnya intensitas kegiatan masyarakat.
7. Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja
Konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan akibat bertambahnya jumlah penduduk adalah lahirnya tenaga kerja. Besar kecilnya angkatan kerja sangat tergantung pada tingkat kelahiran dan kematian. Semakin tinggi tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian maka ketersediaan tenaga kerja cenderung meningkat.

2.3.1.2 Kebijakan-kebijakan Kependudukan
Kependudukan di Indonesia memperlihatkan sekurang-kurangnya empat sifat khas sebagai berikut:
1. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat (2,34 % per tahun).
2. Distribusi penduduk yang tidak merata.
3. Susunan penduduk muda (misal data pada tahun 1974:44 % penduduk berumur 0-14 tahun)
4. Mobilitas tinggi (dalam arti urbanisasi)
Untuk mengatasi permasalahan kependudukan tersebut, usaha-usaha yang dilakukan pemerintah diantaranya:

 Kebijakan Menurunkan Angka Kelahiran
Upaya-upaya dalam melaksanakan kebijakan tersebut diantaranya, yaitu:
1. Melaksanakan program Keluarga Berencana (KB)
Tujuan KB adalah untuk menurunkan angka kelahiran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga serta kesehatan ibu dan anak. Secara resmi, KB mulai dilaksanakan pada tahun 1970 yang diorganisasikan melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
2. Menggalakkan Semboyan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)
NKKBS berhubungan erat dengan KB. Semboyan ini dikeluarkan pemerintah untuk mengganti istilah yang telah tertanam lama dalam budaya masyarakat Indonesia, yaitu istilah ‘banyak anak banyak rezeki” , yang pada masa sekarang ini istilah tersebut sudah tidak tepat. Untuk mendukung pelaksanaan NKKBS ini digalakkan pula semboyan “Dua anak cukup, laki-laki atau perempuan sama saja”.
3. Menunda Usia Perkawinan
Pemerintah telah membuat peraturan tentang batasan usia ideal bagi pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahan, yaitu usia 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi wanita atau pria yang menikah pada usia dini bahkan di bawah umur.

 Kebijakan Mobilitas Penduduk
Ditempuh melalui beberapa kebijakan, diantaranya yaitu:
1. Kebijakan Langsung (Direct Policy)
Di bidang mobilitas penduduk diarahkan pada pelaksanaan mobilitas yang berdampakm pada terarah mobilitas penduduk melalui fasilitas perpindahan transmigrasi dan pemukiman kembali (resettlement) korban bencana alam serta penanganan pengungsi.
2. Kebijakan yang Tidak Langsung (Indirect Policy)
Berupa pengembangan kebijakan pembangunan, perumusan perangkat hukum, penyusunan pedoman, serta pemberian kemudahan, yang kesemuanya itu diharapkan dampak positif terhadap persebaran dan mobilitas penduduk, baik persebaran penduduk antarwilayah, ataupun mobilitas nonpermanent, dan migrasi internasional.

 Kebijakan Urbanisasi
Urbanisasi harus dibatasi, sebab bila tidak dibatasi akan mengakibatkan gejala-gejala sosial yang kurang baik di kota-kota besar. Kebijakan yang dilakukan :
1. Menyatakan sebagai kota tertutup
Berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1 b. 3/1/27/70 tanggal 5 Agustus 1970 yang menyatakan Jakarta sebagai kota tertutup bagi pendatang baru yang tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan.
2. Menggiatkan transmigrasi
Di desa sebagai rural area, menyalurkan para petani yang tidak memilik tanah garapan di daerah transmigrasi. Di kota sebagai urban area, menyalurkan para tuna wisma dan tuna karya ke daerah transmigrasi.

 Peningkatan Mutu Kehidupan Penduduk
Bebarapa usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas penduduk Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Bidang Pendidikan
Usaha pemerintah untuk meniangkatkan pendidikan penduduk Indonesia, misalnya:
a. Melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
b. Melaksanakan Program Kejar Paket A dan Paket B
c. Meningkatkan jumlah gedung sekolah dan tenaga pengajar
d. Meningkatkan mutu tenaga pengajar dan lulusan sekolah
e. Menyelenggarakan pendidikan luar sekolah, seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dan kursus-kursus ketrampilan untuk mengupayakan tenaga kerja siap pakai.
b. Bidang Kesejahteraan Umum
Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan umum meliputi peningkatan di bidang pertanian, sandang, dan tempat tinggal penduduk yang memadai.
c. Bidang Kesehatan
Usaha peningkatan pelayanan kesehatan penduduk mencakup hal-hal berikut :
a. Kegiatan di bidang kesehatan lingkungan, misalnya kerja bakti bersama-sama
b. Kegiatan di bidang pengobatan penduduk, misalnya mendirikan puskesmas (pusat kesehatan masyarakat)
c. Kegiatan peningkatan gizi makanan ibu dan balita, misalnya menyelenggarakan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), posyandu, penyuluhan tentang gizi.
d. Kegiatan pemberantasan penyakit, misalnya menyelenggarakan Pekan Imunisasi Nasional.

2.3.2 Ketenagakerjaan
2.3.2.1 Masalah Ketenagakerjaan
Bangsa Indonesia sekarang ini sedang menghadapi beberapa masalah ketenagakerjaan mendesak yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, masalah-masalah ketenagakerjaan tersebut diantaranya:
a. Masalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri
Pengiriman TKW ke Timur Tengah dan Malaysia mengandung bobot politis yang tinggi karena menyangkut harkat kemanusiaan dan harga diri bangsa. Karena keterbatasan kesempatan kerja dalam negeri terutama sejak krisis moneter, manfaat program ini menjadi lebih dirasakan. Namun telah dirasakan banyak masalah, sejak dari rekrutmen, pembekalan kemampuan kerja, pemberangkatan, penempatan, perlindungan sejak rekrutmen dan selama bekerja di luar negeri, demikian juga perlindungan pada saat pemulangan ke Indonesia. Tingkat pendidikan mereka pada umumnya terlalu rendah sehingga tidak mampu mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi.
Adapun data yang dapat disajikan mengenai pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, adalah sebagi berikut


Tabel 2.16
Penempatan TKI Ke Luar Negeri 
MenurutJenis Kelamin Tahun 2001
No. Negara Penempatan Laki-laki Perempuan Jumlah
I. ASIA PASIFIK  
1. Malaysia 44,260 66,230 110,490
2. Singapura 3,397 30,898 34,295
3. Brunei Darussalam 1,582 4,191 5,773
4. Hongkong 2 23,927 23,929
5. Taiwan 2,418 35,701 38,119
6. Korea Selatan 2,814 577 3,391
7. Thailand 6 0 6
8. Srilanka 9 0 9
9. Jepang 1,536 7 1,543
Jumlah 56,024 161,531 217,555
II. TIMUR TENGAH & AFRIKA  
1. Saudi Arabia 9,817 93,418 103,235
2. Uni Emirat Arab 268 10,759 11,027
3. Kuwait 125 3,218 3,343
4. Bahrain 2 1,556 1,558
5. Qatar 28 1,001 1,029
6. Oman 0 554 554
7. Yordania 29 350 379
8. Mesir 0 1 1
9. Nigeria 0 8 8
10. Cyprus 0 22 22
11. Turki 22 2 24
Jumlah 10,291 110,889 121,180
III. AMERIKA  
1. Amerika Serikat 135 3 138
2. Republik Palau 90 0 90
Jumlah 225 3 228
IV. EROPA  
1. Belanda 18 1 19
2. Inggris 0 1 1
3. Austria 6 3 9
Jumlah 24 5 29
Jumlah 66,564 272,428 338,992
Sumber : Depnakertrans, Ditjen PPTKLN
 

Tabel 2.17
Penempatan TKI Ke Luar Negeri 
MenurutJenis Kelamin Tahun 2002

No. Negara Penempatan Laki-laki Perempuan Total
I. ASIA PASIFIK  
1. Malaysia 87,566 65,114 152,680
2. Singapura 80 15,991 16,071
3. Brunei Darussalam 3,088 5,414 8,502
4. Hongkong 1 20,430 20,431
5. Taiwan 3,178 32,744 35,922
6. Korea Selatan 3,585 688 4,273
7. Muangthai 1 0 1
8. Jepang 441 3 444
Jumlah 97,940 140,384 238,324
II. TIMUR TENGAH & AFRIKA  
1. Saudi Arabia 18,256 195,347 213,603
2. Uni Emirat Arab 332 7,447 7,779
3. Kuwait 37 16,381 16,418
4. Bahrain 0 666 666
5. Qatar 55 861 916
6. Oman 2 1,309 1,311
7. Yordania 89 1,144 1,233
8. Yaman 0 12 12
9. Cyprus 0 23 23
Jumlah 18,771 223,190 241,961
III. AMERIKA  
1. Amerika Serikat 33 7 40
Jumlah 33 7 40
IV. EROPA  
1. Spanyol 11 0 11
2. Belanda 23 32 55
3. Inggris 1 1 2
Jumlah 35 33 68
Jumlah 116,779 363,614 480,393
Sumber : Depnakertrans, Ditjen PPTKLN


Tabel 2.19
Penempatan TKI Ke Luar Negeri 
MenurutJenis Kelamin Tahun 2003

No. Negara Penempatan Laki-laki Perempuan Jumlah
I. ASIA PASIFIK  
1 Malaysia 57,034 32,405 89,439
2 Singapura 5 6,098 6,103
3 Brunei Darussalam 388 758 1,146
4 Hongkong 1 3,508 3,509
5 Taiwan 1,307 623 1,930
6 Korea Selatan 6,390 1,105 7,495
8 Jepang 100 0 100
Jumlah 65,225 44,497 109,722
II. TIMUR TENGAH & AFRIKA  
1. Saudi Arabia 14,304 154,734 169,038
2. Uni Emirat Arab 98 1,377 1,475
3. Kuwait 109 12,159 12,268
4. Bahrain 0 88 88
5. Qatar 2 178 180
6. Oman 0 495 495
7. Yordania 0 266 266
8. Yaman 0 0 0
9. Cyprus 0 0 0
Jumlah 14,513 169,257 183,770
III. AMERIKA  
1. Amerika Serikat 144 27 171
Jumlah 144 27 171
IV. EROPA  
1. Spanyol 0 0 0
2. Belanda 15 15 30
3. Italia 0 1 1
Jumlah 15 16 31
Jumlah 79,897 213,797 293,694
  Sumber : Depnakertrans, Ditjen PPTKLN







Tabel 2.20
Penempatan TKI Ke Luar Negeri 
MenurutJenis Kelamin Tahun 2004
No. Negara Kawasan Laki-laki Perempuan Total
I. ASIA PASIFIK  
1. Malaysia 22,669 31,254 53,923
2. Singapura 8 9,404 9,412
3. Brunei Darussalam 9 2 11
4. Hongkong 0 1,784 1,784
5. Taiwan 662 104 766
6. Korea Selatan 1,664 194 1,858
7. Jepang 57 0 57
8. Muangthai 6 0 6
Jumlah 25,075 42,742 67,817
II. TIMUR TENGAH & AFRIKA  
1. Saudi Arabia 11,248 134,674 145,922
2. Uni Emirat Arab 25 7,144 7,169
3. Kuwait 1,221 12,389 13,610
4. Bahrain 0 3 3
5. Qatar 40 68 108
6. Oman 0 0 0
7. Yordan 9,708 268 9,976
8. Yaman 0 0 0
9. Cyprus 0 0 0
Jumlah 22,242 154,546 176,788
III. AMERIKA  
1. Amerika Serikat 16 0 16
Jumlah 16 0 16
IV. EROPA  
1. Belanda 0 3 3
2. Inggris 0 0 0
3. Spanyol 0 0 0
Jumlah 0 3 3
Jumlah 47,333 197,291 244,624
Sumber : Depnakertrans, Ditjen PPTKLN
  Data Januari s.d. September 2004
 

b. Masalah Pelatihan Kerja
Program latihan kerja perlu diprioritaskan baik dalam rangka menghadapi era globalisasi dan persaingan dunia, maupun untuk mengatasi dampak krisis ekonomi mengurangi pengangguran. Kompetensi sumberdaya manusia Indonesia perlu ditingkatkan setara dengan standar kompetensi internasional, supaya mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri. Karena keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal, program latihan perlu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan supaya sebagian besar tenaga kerja Indonesia mampu bekerja mandiri dan menciptakan kesempatan kerja sendiri. Program latihan juga harus disediakan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri.
c. Masalah Pembinaan Hubungan Industrial
Hubungan industrial di Indonesia akhir-akhir ini terkesan tidak kondusif. Gelombang pemogokan merupakan peristiwa yang kita saksikan hampir setiap hari. Banyak investor dalam dan luar negeri yang merasa kurang aman menanamkan modalnya di Indonesia.
Paradigma hubungan industrial di seluruh dunia terpaksa berubah, terutama dengan Deklarasi ILO bulan Juni 1998 yang lalu yang menyatakan bahwa semua negara harus meratifikasi dan melaksanakan 8 Konvensi Dasar ILO yang memuat hak-hak dasar pekerja. Hal ini di satu pihak mendorong keinginan mendirikan Serikat Pekerja yang lebih cepat dari kesiapan kepemimpinan Serikat Pekerja sendiri dan kesiapan pengusaha bermitra kerja dengan Serikat Pekerja yang pluralistik. Sekarang ini sudah terbentuk 70 Federasi Serikat Pekerja dan lebih dari 100 Serikat Pekerja yang tak berafiliasi.
Yang menjadi masalah adalah sebagian besar pengurus serikat pekerja tersebut tidak profesional di bidangnya, tidak mempunyai latar belakang perjuangan serikat bekerja, tidak mempunyai program kerja dan sasaran yang jelas, tidak mempunyai kemampuan negosiasi. Banyak kasus-kasus yang terjadi mengindikasikan bahwa "perjuangan" mereka sangat diragukan untuk kepentingan pekerja. Sebagian mempunyai muatan politik, sebagian lagi lebih menonjolkan kepentingan pribadi.
Tingkah laku serikat pekerja sekarang ini bukan saja terkesan menakutkan, akan tetapi dalam jangka panjang dapat merusak disiplin dan etos kerja para karyawan. Pengalaman para pengusaha di Amerika Serikat dan Eropa menghadapi perilaku serikat pekerja seperti itu dalam awal tahun 1970-an adalah menciptakan teknologi yang sangat sedikit menggunakan tenagakerja. Hal seperti itu dapat ditiru di Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu prioritas utama ketenagakerjaan sekarang ini adalah pembekalan dan pemberdayaan para pemimpin serikat pekerja, supaya betul-betul mempunyai idealisme memperjuangkan kepentingan pekerja, memahami perjuangan serikat pekerja, mempunyai profesionalisme dalam mencapai sasaran organisasi, serta dapat menjadi mitra pengusaha menciptakan hubungan industrial yang harmonis supaya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

d. Masalah Perundang-Undangan Ketenagakerjaan
Sesuai dengan luasnya ruang lingkup ketenagakerjaan, peraturan perundangan yang mengaturnya pun cukup luas dan kompleks. ILO sendiri hingga tahun 2004 telah menerbitkan 186 konvensi. Indonesia sendiri telah meratifikasi 17 Konvensi tersebut. Di samping Konvensi ILO tersebut, Indonesia masih mempunyai sejumlah peraturan perundang-undangan nasional. Dengan demikian tantangan besar yang dihadapi adalah menjamin konsistensi dari semua peraturan perundangan tersebut. Disamping itu, pimpinan Departemen perlu memahami latar belakang dan isi setiap peraturan dimaksud supaya dapat menjelaskannya dengan tepat kepada pengusaha, serikat pekerja dan masyarakat umum.





2.3.2.2 Penanggulangan Masalah Ketenagakerjaan
Masalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri
Untuk mengatasi masalah ini, mungkin bisa dilakukan dengan cara penekanan tentang persyaratan mengenai Tenaga Kerja Indonesia, yaitu antara lain:
 Pengiriman tenaga kerja minimum berpendidikan SLTP;
 Secara bertahap meningkatkan pengiriman tenaga menengah yang terlatih;
 Meningkatkan pengawasan rekrutmen secara ketat di dalam negeri, terutama para calo dan PJTKI;
 Perluasan dan diversifikasi pasar di luar negeri;
 Peningkatan kerjasama bilateral dengan berbagai negara;
 Sistem perlindungan yang komprehensif - efektif;
 Menawarkan alternatif berwirausaha dalam negeri bagi mereka yang ternyata mempunyai modal kerja. 
Banyak di antara calon TKI/TKW yang mengeluarkan dana pribadi Rp. 4 juta atau lebih, bahkan ada yang mengeluarkan puluhan juta rupiah. Dengan modal kerja Rp. 2 juta, sangat banyak kesempatan atau usaha mandiri atau usaha keluarga yang dapat diciptakan di desa-desa dapat mampu memberi penghasilan untuk hidup layak. Dengan kata lain, daripada menantang risiko tinggi di luar negeri, sebaiknya mereka diarahkan dan dipersiapkan untuk membuka dan menekuni pekerjaan di dalam negeri.

2.3.3 Kesempatan Kerja
2.3.3.1 Masalah Kesempatan Kerja
 Kesempatan Kerja di Kota
Pada tahun1980 di kota-kota di Indonesia kesempatan kerja kebanyakan pada “public services”, yaitu sebesar 33,1%, kemudian menyusul perdagangan dengan 26,1%, pertanian 12,7%, industry 9,5%, ttranspor dan komunikasi 7,9% serta pembangunan/konstruksi 6,4%. Di Indonesia elastisitas kesempatan kerja untuk sector pertanian 0,58%; industry 0,90%, listrik dan gas 0,88%; bangunan 0,6%; perdagangan 0,58%; angkatan 0,70%; dan keuangan 0,76%. (Sukanto dan Karseno:2001).
Segi Penawaran Tenaga Kerja, Penawaran tenaga kerja di kota tergantung pada besar, komposisi umur serta tingkat partisipasi penduduk kota. Besar penduduk kota tergantung pada kelahiran, kematian serta migrasi neto. Komposisi umur tergantung pada tingkat kesuburan (fertilitas) dan migrasi. Tingkat partisipasi tergantung pada tingkat upah, tingkat penganguran, komposisi umur dan kelamin penduduk.
Pada hakikatnya kelompok angkatan kerja dapat dibedakan ke dalam: (1) tenaga kerja primer dan (2) tenaga keja sekunder. Tenaga kerja primer merupakan mereka yang diharapkan secara tetap berada dalam angkatan kerja; mereka bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan. Biasanya mereka adalah laki-laki antara umur 20 – 65 dan juga sebagian perempuan pada kelompok umur yang sama. Kelompok sekunder adalah mereka yang secara tertentu (kerja sambilan) menjadi anggota angkatan kerja. Dengan naiknya tingkat upah kelompok ini dapat secara penuh menjadi anggota angkatan kerja. Atau bila tingkat penghasilan keluarga menurun, anggota keluarga terpaksa masuk ke dalam angkatan kerja untuk menyelamatkan keluarga. Demikian pula halnya bila salah seorang anggota keluarga tidak dapat bekerja, anggota lain masuk menjadi anggota angkatan kerja.
Penawaran tenaga kerja di kota tergantung pada upah-upah relative serta distribusi pencapaiantingkat pendidikan dan latihan para anggota masyarakat. Selain itu pola kepadatan penduduk dalam kota serta sifat jaringan transportasi kota pun memegang peranan penting.
Selanjutnya perubahan – perubahan dalam penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan dalam tingkat pertisipasi tenaga kerja, yang sifatnya musiman, siklis bahkan karena stuktur demografi; yang musiman misalnya sekolah, hari libur; yang siklis karena akibat resesi atau ekspansi usaha; mereka yang cakap, dan lain-lain atau lebih mudah menjual tenaganya; migrasi canderung untuk menurunkan tingkat kecakapan penduduk asal orang tersebut dan sebaliknya menaikan tingkat kecakapan orang-orang daerah tujuan (kota).
Segi Permintaan Tenaga Kerja. Biasanya permintaan terhadap tenaga kerja itu erat hubungannya dengan permintaan akan hasil produksi perusahaan. Permintaan akan hasil produksi diterjemahkan melalui fungsi produksi ke dalam fungsi permintaan turunan terhadap tenaga kerja. Seperti diketehui fungsi produksi perusahaan mengandung berbagai faktor produksi, yaitu; tanah, tenaga kerja, modal dan teknologi.
 Kesempatan Kerja Di Desa
Bagi rumah tangga pedesaan yang hanya menguasai faktor produksi tenaga kerja, pendapatan mereka ditentukan oleh besarnya kesempatan kerja yang tersedia dan tingkat upah. Kedua masalah ini merupakan fenomena dari pasar tenaga kerja.
Baik kesempatan kerja maupun tingkat upah dipedesaan terutama dipengaruhi oleh permintaan tenaga kerja sektor pertanian dan luar sektor pertanian, mobilitas tenaga kerja dan pertumbuhan angkatan kerja.
Dalam sektor pertanian besarnya kesempatan kerja dipengaruhi oleh luas tanah pertanian, produktivitas tanah, intensitas tanam, dan teknologi yang diterapakan. Disektor nonpertanian kesempatan kerja anatara lain dipengaruhi oleh volume produksi, teknologi, dan tingkat harga komoditi.
Bagi golongan tak bertanah di pedesaan hampir 40% dari seluruh pengeluaran rumah tangga atau sekitar 60% dari total pengeluaran untuk bahan makanan dipergunakan untuk membeli beras. Oleh karenanya untuk golongan ini perubahan harga beras akan berpengaruh terhadap pendapatan serta permintaan terhadap upah untuk dapat menjamin kebutuhan hidup keluarganya.
Peningkatan jumlah buruh tani tak bertanah dan bertanah sempit, pertambahan penduduk, dan kesempatan kerja di luar sektor pertanian yang belum berkembang, akan menyebabkan tekanan terhadap penyediaan tenga kerja dan tingkat upah. Penyediaan tenaga kerja serta tingkat upah yang diminta dipengaruhi pula oleh tingkat pendapatan rumah tangga. Di samping itu tingkat ketergantungan pada pendapatan dari buruh tani dan buruh rumah tangga juga mempengaruhi tingkat upah yang diinginkan.

2.3.3.2 Kebijakan Kesempatan Kerja
 Masalah kesempatan kerja tidak banyak mengalami perubahan baik dam REPELITA I, II maupun III. Namun demikian trdapat perbedaan pokok di dalam kebijaksanaan perluasan kesempatan kerja di antara berbagai periode REPELITA tersebut.
 Kebijaksanaan kesempatan kerja dalam REPELITA I masih bersifat kebijaksanaan jangka pendek. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah mengusahakan tersedianya tenaga-tenaga yang mampu melaksanakan pembangunan proyek-proyek PELITA. Mengingat uasaha-usaha pembangunan berdasarkan system perencanaan baru pertama kali di dilakukan secara sungguh-sungguh. Dalam PELITA I, maka seluruh pemikiran ditujukan untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek yang terdapat dalam rencana pembangunan tersebut. Tindakan darurat yang demikian ini sudah tentu tidak akan mempunyai dampak yang cukup besar di dalam mengatasi masalah kesempatan kerja.
 Tindakan darurat ini kemudian mengalami perubahan besar dalam REPELITA II. Kebijaksanaan kesempatan kerja diletakan dalam kerangka pemikiran yang lebih luas, dalam hal ini, kebijaksanaan kesempatan kerja dikaitkan dengan peralatan kebijaksanaan di sektor ekonomi keuangan lainnya. Seperti perkreditan, perpajakan, bea masuk, dan penentuan nilai tukar uang. Ini berarti usaha-usaha penciptaan kesempatan kerja dilakukan dengan segala front dan tidak merupakan usaha-usaha yang berdiri sendiri.
Disamping kebijaksanaan umum tersebut, telah diperhatikan pula usaha-usaha untuk mengoreksi ketimpangan yang terdapat di dalam kesempatan kerja sektoral. Di dalam hal ini akan diusahakan agar cara produksi dan pilihan produksi mengutamakan penggunaan tenaga kerja.
Walaupun kebijaksanaan umum dan kebijaksanaan sektoral ini mencakupi suatu kebijaksanaan yang cukup luas, namun demikian dirasa kurang perlu pula untuk mengadakan serangkaian tindakan-tindakan khusus yang langsung diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja. Dalam rangka ini telah direncanakan serangkaian proyek-proyek padat karya dan proyek-proyek INPRES, khususnya daerah-daerah pedesaan.
REPELITA II memperkirakan setidak-tidaknya akan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi 5,5 juta orang. Sehingga diperkirakan jumlah kesempatan kerja pada akhir REPELITA II akan mencapai 47,5 juta orang. Ini berarti laju pertumbuhan kesempatan kerja selama periode REPELITA II akan mencapai 2,5% pertahhun, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 7,5% pertahun.
Kebijaksanaan kesempatan kerja ini tidak banyak mengalami perubahan dalam REPELITA III. Bahkan dapat diakatakan bahwa kebikajsanaan kesempatan kerja dalam REPELITA III merupakan penyempurnaan dari kebijaksanaan REPELITA II. Disamping memperoleh gagasan kebijhaksanaan umum, sektoral dan khusus, REPELITA II memberikan tekanan pula terhadap dimensi kebijaksanaan regioanal. Dalam hal ini kebijaksanaan kesempatan kerja dikaitkan dengan perencanaan pelaksanaan usaha perluasan kesempatan kerja berdasarkan perencanana daerah yang terpadu , ”khususnya daerah-daerah padat penduduk, minus dan miskin dan daerah-daerah pemukiman baru” dengan usaha-usaha yang demikian ini, diperkirakan akan apat diserap tambahan tenaga kerja baru sebanyak 6,4 juta orang dlam REPELITA III. Ini berarti bahwa jangka waktu sepuluh tahun terakhir ini akan tercipta lapangan kerja baru bagi 11,9 juta orang.
Proyeksi kesempatan kerja selama periode REPELITA IV (1983-1988) akan dipengaruhi sekali oleh perkiraan jumlah penduduk, angkatan kerja, Produk Domestik Bruto, produktivitas dan kebijaksanaan kesempatan kerja itu sendiri keseluruhan factor-faktor ini, secara langsung atau tidak langsung, akan dipengaruhi pula oleh berbagai factor Internasioanl, baik ekonomi maupun politik.  

2.3.4 Pengangguran
2.3.4.1 Masalah penganggur dan Setengah Penganggur
Jumlah penganggur terbuka dalam tahun 2003 memang tercatat kecil, yaitu 9,5 juta orang atau 6,57 % dari jumlah angkatan kerja. Sebagian besar mereka (6,2 juta orang atau lebih 65 %) adalah penganggur tenaga terdidik lulusan SLTP ke atas. Mereka mula-mula mengharapkan bekerja menjadi pegawai di sektor formal. Namun daya serap sektor formal sangat terbatas, sehingga mereka pada umumnya terpaksa menganggur antara 2-3 tahun sebelum memperoleh pekerjaan di sektor formal atau terpaksa mengambil pekerjaan di sektor informal.
Setengah penganggur atau mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, cukup besar. Dalam tahun 2003, setengah penganggur berjumlah 30,9 juta orang atau 30,8% dari angkatan kerja. Hampir seluruh mereka berada di sektor pertanian, pekerja mandiri dan di sektor informal. Sebagian besar mereka adalah tenaga tak terdidik atau berpendidikan maksimum SLTP. Dari semula mereka pada umumnya menyadari sangat sulit diterima bekerja di sektor formal dan segera memutuskan menerima pekerjaan apa adanya di sektor informal. Masalah utama yang mereka hadapi adalah keterbatasan pemilikan aset seperti tanah di sektor pertanian dan keterbatasan modal untuk pekerja mandiri dan sektor informal. Dan sebab itu produktivitas dan penghasilan mereka pada umumnya rendah
Adapun data kondisi penganggur terbuka menurut jenis kelamin dan daerah adalah sebagai berikut
Tabel 2.16
Kondisi Penganggur Terbuka
Menurut Jenis Kelamin Dan Daerah Tahun 2001 – 2005
(Dalam Ribu)
Jenis Kelamin 2001 2002 2003 2004 2005
Perkotaan
 Laki-laki
Perempuan
Pedesaan
Laki-laki
Perempuan 4.457
2.384
2.073
3.548
1.648
1.900 5.045
2.776
2.269
4.088
1.952
2.135 5.132
2.781
2.351
4.399
2.147
2.252 5.434
2.916
2.518
4.817
2.429
2.388 5.888
3.218
2.670
4.966
2.265
2.701
Jumlah 8.005 9.133 9.531 10.251 10.854
Sumber : BPS, Sakernas 2003-2005 (diolah)
Karena masalah penganggur berbeda dari masalah setengah penganggur seperti diuraikan di atas, maka untuk mengatasinya pun memerlukan kebijakan yang berbeda.
2.3.4.2 Kebijakan Masalah Pengangguran
 Kebijakan Mengatasi Masalah Penganggur 
Perumbuhan ekonomi tidak otomatis mampu mengatasi masalah pengangguran. Pengalaman selama Orde Baru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sekitar 7-8 persen setahun dicapai karena konsentrasi pembangunan di sektor teknologi tinggi dan jasa keuangan yang mampu menyerap hanya sebagian kecil dari tenaga-tenaga terdidik.
Sektor formal hanya mampu menyerap sekitar 30% angkatan kerja. Sekitar 70% angkatan kerja tetap bekerja di sektor pertanian dan sektor informal lainnya. Keberhasilan Pemerintah sekarang ini menekan laju inflasi dan tingkat bunga patut dihargai. Namun, itu saja tidak cukup mengatasi pengangguran. Manfaatnya baru dinikmati sekelompok kecil pengusaha besar dan menengah. Pengusaha kecil dan pekerja keluarga atau pekerja mandiri di sektor informal belum menikmatinya secara signifikan. Oleh sebab itu, untuk 5 tahun masa Kabinet yang akan datang, kebijakan penanggulangan pengangguran harus diarahkan pada : pertama, meningkatkan daya serap sektor formal dengan mendorong dunia usaha yang bersifat padat karya seperti agrobisnis, industri kecil, industri tekstil dan sepatu. Pada saat yang sama, akses pengusaha kecil dan pekerja mandiri memperoleh kredit serta kompetensi SDM untuk itu harus ditingkatkan.
Kedua, sebagian besar angkatan kerja berpendidikan tinggi harus dipersiapkan menjadi pekerja mandiri atau menciptakan kesempatan kerja melalui usaha-usaha kecil. Untuk itu perlu ditingkatkan latihan kewirausahaan dengan dukungan penyediaan modal usaha mandiri dan usaha kecil.
 Kebijakan Mengatasi Masalah Setengah Penganggur 
Masalah setengah penganggur sangat bervariasi dan kompleks. Setengah penganggur di sektor pertanian terjadi karena pemilikan tanah yang sangat terbatas, dan hasilnya yang sangat sensitif terhadap waktu pemasaran. Sebagian besar keluarga petani memiliki kurang dari 0,5 hektar lahan pertanian. Pada musim panen, harga hasil pertanian merosot dan tidak dapat ditahan lama menunggu harga naik kembali. Disamping itu, sektor pertanian pada umumnya dikelola secara tradisional sehingga produktivitasnya rendah.
Oleh sebab itu kebijakan di sektor pertanian perlu diarahkan pada : 
• Meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang terbatas melalui diversifikasi produk, teknologi dan penyuluhan pertanian;
• Mengembangkan agroindustri untuk menampung dan mengolah hasil-hasil sektor pertanian.
Masalah setengah penganggur di kalangan di kalangan pekerja mandiri dan sektor informal lainnya adalah terutama menyangkut kemampuan kewirausahaan, keterbatasan modal dan keterbatasan pemasaran produk.
Oleh sebab itu kebijakan perlu diarahkan pada :
• Peningkatan kemampuan kewirausahaan dan pengembangan modul-modul usaha mandiri dan usaha kecil;
• Penyediaan kredit usaha mandiri dan usaha kecil;
• Pengembangan industri rumah tangga;
• Pengembangan pemasaran industri tumah tangga untuk domestik (seperti pola Sarinah) dan untuk ekspor.










BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan
Penduduk merupakan sejumlah mahluk sejenis (manusia) yang mendiami atau menduduki tempat tertentu (dunia) dan bagian-bagiannya. Terdapat teori-teori yang membahas tentang kependudukan diantaranya adalah pandangan merkantilisme, cantelion, fisiokrat. 
Kependudukan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Pada dasarnya permasalahan ini mencakup dua segi, yakni permasalahan ditinjau dari sudut pandang kuantitatif dan kualitatif. Ditinjau dari segi kuantitatif, masalah kependudukan di Indonesia dapat terukur dari jumlah penduduk yang tinggi disertai dengan pertumbuhan yang tinggi tiap tahun dan persebaran penduduk di Indonesia belum merata. Selain itu, masalah kepadatan penduduk masih menjadi kendala, hal ini ditunjukan oleh jumlah penduduk yang masih terkonsentrasikan di pulau Jawa, tingginya animo masyarakat untuk berimigrasi ke DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, dan semakin tingginya tingkat urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa ke kota). 
Hauser dan Duncan menyatakan demografi terdiri dari analisis demografi (demographic analysis) dan study kependudukan (population study) dalam pengertian yang lebih luas. Analisis demografi mempelajari komponen-komponen perubahan penduduk dan variasinya, atau variable kependudukan. Disamping mempelajari variable kependudukan, study kependudukan juga memperhatikan hubungan (asosiasi) antara perubahan penduduk dengan berbagai variable sosial, ekonomi, politik, biologi, genetika, dan lain sebagainya. Ringkasnya, bidang study kependudukan sekurang-kurangnya memperhatikan determinan dan akibat pertumbuhan penduduk.
Untuk memecahkan permasalahan mengenai kependudukan tersebut maka, pemerintah Indonesia membuat kebijakan-kebijakan diantaranya adalah Kebijakan Menurunkan Angka Kelahiran, Kebijakan Mobilitas Penduduk, Peningkatan Mutu Kehidupan Penduduk baik dibidang pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan umum.
Secara potensial terdapat sekitar 2,3 juta angkatan kerja usia muda yang memasuki pasaran kerja untuk tahun 1983/1984 saja. Dari jumlah itu yang pernah mengenyam pendidikan tingkat SLTA berjumlah 410.500 orang.
Angkatan kerja usia muda tamatan atau putus SLTA tersebut perlu mendapat perhatian tersendiri karena umumnya terdapat di kota-kota atau cenderung untuk berpindah ke kota-kota sehingga sulit diharapkan untuk dapat terserap dalam sektor informal yang umumnya terdapat di pedesaan.
Mereka yang telah diserap dalam pasaran kerja juga bukan tanpa masalah. Di negara kita ternyata bahwa sektor ekonomi berskala kecil merupakan penyerap tenaga kerja paling besar. Sebaliknya, tidak semua sektor ekonomi berskala besar mampu menyerap tenaga kerja. Sektor ekonomi berskala kecil umumnya tidak dapat memberikan imbalan jasa.
Penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja yang tergolong sebagai tenaga kerja adalah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah tenaga kerja semakin bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.
Namun, perkembangan angkatan kerja yang cepat nampaknya belum mampu diimbangi oleh perkembangan kesempatan kerja. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang penting adalah: 
1. Masih sulitnya arus masuk modal asing, 
2. Perilaku proteksionis sejumlah negara-negara maju dalam menerima ekspor negara-negara berkermbang,
3. Iklim investasi, pasar global, berbagai regulasi
4. Perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha,
5. Tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. 
6. Kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan stabilitas politik.
Kebijakan untuk mengatasi permaahalahan ketenagakerjaan diantaranya adalah meningkatkan daya serap sektor formal dengan mendorong dunia usaha yang bersifat padat karya seperti agrobisnis, industri kecil, industri tekstil dan sepatu. Pada saat yang sama, akses pengusaha kecil dan pekerja mandiri memperoleh kredit serta kompetensi SDM untuk itu angkatan kerja berpendidikan tinggi harus dipersiapkan menjadi pekerja mandiri atau menciptakan kesempatan kerja melalui usaha-usaha kecil. Untuk itu perlu ditingkatkan latihan kewirausahaan dengan dukungan penyediaan modal usaha mandiri dan usaha kecil. harus ditingkatkan. Pengiriman tenaga kerja minimum berpendidikan SLTP; Secara bertahap meningkatkan pengiriman tenaga menengah yang terlatih; Meningkatkan pengawasan rekrutmen secara ketat di dalam negeri, terutama para calon dan PJTKI; Perluasan dan diversifikasi pasar di luar negeri; Peningkatan kerjasama bilateral dengan berbagai negara; Sistem perlindungan yang komprehensif-efektif; Menawarkan alternatif berwirausaha dalam negeri bagi mereka yang ternyata mempunyai modal kerja , diarahkan dan dipersiapkan untuk membuka dan menekuni pekerjaan di dalam negeri.
Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan, sedangkan setengah pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang telah bekerja tetapi mengalami ketidakpuasan atas pekerjaan yang dilakukannya. Menurut sebab terjadinya, pengangguran dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut : . Pengangguran friksional, . Pengangguran Struktural, Pengangguran Musiman, Pengangguran Siklikal, Berdasarkan lama kerjanya, pengangguran dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu sebagai berikut : Pengangguran Terbuka, Setengah Menganggur, Pengangguran Terselubung.
Pengangguran di Indonesia tiap tahun terus mengalami peningkatan dan tingkat pengangguran yang paling tinggi adalah di pulau jawa, adanya krisis ekonomi berimbas pada semakin meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Dibandingkan di desa jumlah pengangguran dikota jauh lebih banyak. Jumlah pengangguran lulusan sekolah dasar lebih dominant daripada lulusan pendidikan lain. 
Oleh karena itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro (khusus). Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya.
Rangkaian Pelita I s/d III yang telah kita lalui dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, rata-rata 7 % pertahun, ternyata tidak dapat juga menjembatani kesenjangan antara kebutuhan akan pekerjaan dan penciptaan kesempatam kerja. Terdapat sejumlah angkatan kerja yang tidak tertampung dan jumlah itu secara akumulatif terus membesar sebagai akibat daya serap pembangunan terhadap angkatan kerja di Indonesia rendah. Akibat resesi ekonomi dunia yang dampaknya akan tetap dirasakan dalam pelaksanaan Pelita IV ini maka pemerintah telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional hanya akan mencapai tingkat paling tinggi 5 % per tahun.
3.2 Saran
Untuk mengatasi masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa saran yang dapat kami sampaikan diantaranya adalah:
1. Pemerintah lebih giat lagi dalam melaksanakan program yang berhubungan dengan kependudukan. Seperti menggalakan dan mengoptimalkan program Keluarga Berencana (KB).
2. Melaksanakan program pemerataan penduduk, agar penduduk tidak terkonsentrasi di kota-kota besar.
Sedangkan, untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi di bidang ketenagakerjaan dan pengangguran. Maka, kami memiliki beberapa saran yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu menerapakan beberapa strategi kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan dan pengangguran. Strategi kebijakan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, yaitu:
1. Menciptakan lapangan kerja selaras dengan kebijakan ekonomi makro, yang berlandaskan pada upaya pengurangan pengangguran diberbagai sektor dan wilayah.
2. Meningkatkan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja. Hal ini antara lain dilakukan melalui penyediaan pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui penetapan sistem pengupahan dan penjaminan kesejahteraan pekerja.
4. Meningkatkan perlindungan bagi pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi barang dan jasa, termasuk tenaga kerja anak dan wanita.
5. Menata kembali sistem pelatihan, penempatan, pemantauan, dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri
6. Kebijakan bidang keuangan dan perbankan dalam memfasilitasi pemberian kredit UKM, akan sangat mendukung kebijakan lapangan usaha industri yang "ramah" ketenagakerjaan. Sama halnya kebijakan dalam hal kemudahan untuk memperoleh kredit usaha pertanian dan nelayan berskala kecil atau menengah, karena akan sangat membantu kebijakan sektor pertanian yang "ramah" ketenagakerjaan.
Persoalan pengangguran adalah, persoalan muara. Yang jelas pengangguran hanya dapat ditanggulangi secara konsepsional, komprehensif, integral baik terhadap persoalan hulu maupun muara. Sebagai solusi pengangguran, berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh melalui beberapa cara sebagai berikut:
1. Setiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang banyak bagi kemanusiaan artinya produktif (menciptakan pekerjaannya sendiri) sesuai Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dengan partisipasi semua masyarakat Indonesia. Lebih tegas lagi jadikan penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional.
2. Melalui kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, yaitu kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya.
3. Pengembangan mindset dan wawasan penganggur, bahwa setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal. Dengan demikian, diharapkan setiap pribadi sanggup mengaktualisasikan potensi terbaiknya dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, bernilai dan berkualitas bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas. 
4. Perlu diyakini oleh setiap orang, kesuksesan yang hakiki berawal dari sikap mental kita untuk berani berpikir dan bertindak secara nyata, tulus, jujur matang, sepenuh hati, profesional dan bertanggung jawab. Kebijakan ini dapat diimplementasikan menjadi gerakan nasional melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan yang kompeten untuk itu.
5. Segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun keuangan (finansial).
6. Segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun berkelompok. Itu semua perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.
7. Mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. Sampah, misalnya, terdiri dari bahan organik yang dapat dijadikan kompos dan bahan non-organik yang dapat didaur ulang. Sampah sebagai bahan baku pupuk organik dapat diolah untuk menciptakan lapangan kerja dan pupuk organik itu dapat didistribusikan ke wilayah-wilayah tandus yang berdekatan untuk meningkatkan produksi lahan. Semuanya mempunyai nilai ekonomis tinggi dan akan menciptakan lapangan kerja.
8. Mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional. Lembaga itu dapat disebutkan sebagai job center dan dibangun dan dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja. Pengembangan lembaga itu mencakup, antara lain sumber daya manusianya (brainware), perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), manajemen dan keuangan. Lembaga itu dapat di bawah lembaga jaminan sosial penganggur atau bekerja sama tergantung kondisinya.
9. Upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK). PHI dewasa ini sangat banyak berperan terhadap penutupan perusahaan, penurunan produktivitas, penurunan permintaan produksi industri tertentu dan seterusnya. Akibatnya, bukan hanya tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru, justru sebaliknya bermuara pada PHK yang berarti menambah jumlah penganggur. 
10. Segera mengembangkan potensi kelautan kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim. Potensi kelautan Indonesia perlu dikelola lebih baik supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan remuneratif.
11. Mengembangkan usaha mandiri dan usaha kecil termasuk usaha-usah keluarga dan kerajinan rakyat.
12. Mengembangkan program latihan kewirausahaan terutama bagi para lulusan SLTP dan SLTA yang tidak melanjutkan sekolah, sehingga mampu bekerja mandiri.








DAFTAR PUSTAKA

Ananta, Aris. 1993. Ciri demografis kualitas penduduk dan pembangunan ekonomi. FEUI: Jakarta
BPS. 1998. Statistik Indonesia Statistical year book of Indonesia 1997. Jakarta
Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Erlangga: Jakarta
Reksohadiprodjo, Sukanto dan A.R Karseno. 2001. Ekonomi Perkotaan edisi 4. BPFE: Yogyakarta
Sudomo (Menteri Tenaga kerja). 1984. Perekonomian dan Perdagangan Indonesia 1984 ada apa?. Suara Karya: Jakarta
Tjiptoheriyanto, prijono dkk.1980. Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi. FEUI: Jakarta
Kusnendi. (2002). Teori Makro Ekonomi 1.Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung
Skousen, Mark. (2006). Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern. Prenada: Jakarta
Sukirno, Sadono. (2003). Pengantar Teori Makroekonomi. Raja Grafindo Persada : Jakarta
BPS. 1985-2005. Data Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Pengangguran Indonesia.
Tersedia di :
//http. www.suarapembaruan.com
//http.www.depnakertrans.go.id
//http.www.bps.go.id
//http.learning.unej.ac.id
//http.www.gapri.org
//http.www.lib.fkuii.org
//http.www. nakertrans.go.id
Yuliadi, imamudin. 2007. Perekonomian Indonesia. UPFE-UMY: Yogyakarta


Poskan Komentar